BNPB Gelar Rakor Penanggulangan Bencana Tahun 2021 Secara Virtual

BATULICIN – Dalam rangka penguatan koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan penanggulangan bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaksanakan Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Tahun 2021 dengan tema Tangguh Hadapi Bencana yang dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo.

Secara virtual, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Bumbu (Kab Tanbu), kegiatan diikuti oleh Kepala Pelaksana BPBD, Eryanto Rais beserta jajarannya.

Menurut Kepala BNPB, Doni Monardo, bencana tidak dapat dihadapi sendiri. Saat ini adalah sinergitas tugas bangsa.

“Kita harus optimis bahwa semua kebijakan yang telah digarisbawahi oleh Bapak Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan akan membawa bangsa Indonesia keluar dari bencana yang telah melanda,” ujarnya.

Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan, Negara Indonesia adalah negara yang rawan terhadap bencana.

“Pada Tahun 2020, negara kita menghadapi 3.253 kali bencana. Yang berarti perharinya ada 9 kali bencana, bukan sebuah angka yang kecil tapi cobaan, ujian dan tantangan itu yang harus kita hadapi, baik bencana hidrologi maupun bencana geolagi,” sampai Presiden.

Indonesia menduduki ranking tertinggi negara paling rawan bencana karena jumlah penduduk paling besar, sehingga resiko jumlah korban yang terjadi apabila ada bencana juga sangat besar.

Kunci utama dalam mengurangi resiko adalah berupa aspek pencegah dan mitigasi bencana dan harus mempersiapkan diri dengan ansipasi yang betul-betul terencana dan baik, karena itu kebijakan Nasional dan kebijakan daerah sensitif terhadap kerawanan bencana.

Penanggulangan di Indonesia sudah memiliki Rencana Induk Bencana Tahun 2020 -2024 melalui Kepres Nomor 87 Tahun 2020.

Poin pentingnya bukan hanya memiliki grand design dalam jangka panjang, dan harus bisa diturunkan dalam kebijakan-kebijakan perencanaan-perencanaan, tata ruang yang sensitif dan memperhatikan aspek kerawanan bencana serta dilanjutkan dengan audit pengendalian yang berjalan di lapangan bukan di atas kertas saja.

Pertama jangan disibukkan dengan membuat aturan, yang utama pekaksanaan di lapangan dan yang utama aspek pengendaliannya, penegasan standar dilapangan. Kedua, kebijakan untuk mengurangi resiko bencana. Ketiga, manajemen tanggap darurat serta kemampuan melakukan rehabilitasi dan rekonsruksi yang tepat harus diperbaiki.

“Semua rencana konfidensi dan kooperatif saat tanggap darurat harus dapat diimplementasikan dengan cepat. Kecepatan adalah kunci menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban, serta memberikan edukasi literasi pada masyarakat terkait dengan bencana harus terus ditingkatkan mulai dari lingkup sosial yang paling kecil yaitu keluarga, melakukan simulasi bencana secara rutin didaerah-daerah yang rawan bencana, sehingga warga semakin siap menghadapi bencana yang ada,” kata Jokowi.