Tolak BBM Naik Badko HMI Kalsel-Teng Turun Kejalan

Headline9.com, BANJARMASIN – Badan koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Kalimantan Selatan dan Tengah (Badko HMI Kalsel-teng) menggelar aksi menolak naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Rabu (7/9/2022)

Massa memulai aksi dari Hotel A Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin yang kemudian longmarch ke depan kantor DPRD Provinsi Kalsel

Dalam aksi tersebut, badko HMI kalsel-teng menolak keras dengan kenaikan BBM bersubsidi.

Dijelaskan, Ketua Umum Badko HMI Kalselteng Abdul Halim, kenaikan BBM bersubsidi sangat memberatkan masyarakat kurang mampu.

“Karena itu kami meminta penjelasan bagaimana DPRD Kalsel berkomitmen agar bisa mencari solusi bagi masyarakat Kalsel,” ucapnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menyampaikan beberapa pernyataan sikap bahwa Badko HMI kalsel-teng mendesak pemerintah untuk segera menerapkan subsidi agar tepat sasaran kepada masyarakat yang kurang mampu,

“Badko HMI Kalselteng juga meminta transparansi informasi mengenai ketersediaan BBM di kalsel, serta mendesak DPRD Kalsel menolak kenaikan BBM di wilayah Kalimantan Selatan,” mintanya.

“Bahkan, meminta dengan sangat kepada DPRD Kalsel agar bisa memberantas mafia BBM di wilayah Kalsel,” sambung pria yang akrab disapa Halim itu.

Lebih lanjut, Koordinator Aksi Abdi Aswandi menambahkan, pihaknya menilai dengan naiknya harga BBM itu juga akan berdampak pada harga bahan-bahan dan barang-barang pokok secara keseluruhan.

“Tidak logis alasan pemerintah menaikan BBM karena defisit anggaran. Pemerintah yang salah perhitungan malah bebannya diberikan ke rakyat, masih banyak proyek pemerintah yang terlalu banyak memakan anggaran, salah satunya IKN,” imbuhnya.

Seharusnya, kata Abdi Aswandi, pemerintah lebih jeli dalam menggunakan APBN dan menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas bukan sebagai konsumen untuk kepentingan dagang pemerintah yang harus bertanggung jawab atas gagalnya perhitungan pemerintah.

Kenaikan pada Bahan Bakar bersubsidi ini akan mengganggu kestabilan ekonomi bagi masyarakat kelas menengah kebawah.

Karena itu, pihaknya mendesak agar pemerintah dan DPRD Kalsel harus mencari solusi bagi masyarakat yang terdampak.

“Apabila pemerintah dan DPRD Kalsel tidak menemukan solusi berarti pemerintah dan DPRD Kalsel gagal menjalankan tugas agar terciptanya masyarakat adil dan makmur,” timpa Chairil Ripani selaku Ketua Bidang Badko HMI Kalselteng.

“Misalkan Pemerintah dan DPRD Kalsel tidak merespon dan tidak ada tindakan lanjutan maka kami Badko HMI kalsel-teng akan melaksanakan aksi lanjutan terkait masalah BBM ini yang sampai keresahan kami dan keresahan rakyat ini terselesaikan,” lanjutnya.

Diketahui, saat ini pernyataan sikap dari HMI Kalsel-teng ini sudah ditandatangani dengan materai oleh Gusti Abidinsyah mewakili DPRD Kalsel.