29 Kades di Kalsel Mundur Dan Pilih Nyaleg Ketimbang Bertahan

Headline9.com, BANJARBARU – Dua puluh sembilan (29) orang menyatakan mundur dari jabatanya sebagai kepala desa (kades) ketimbang bertahan. Alasannya, untuk mengadu nasib menjadi legislatif alias wakil rakyat pada kontestasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kalsel, Wahyu Nugroho, mengatakan, kepala desa yang mengundurkan diri memang 29 orang. “Kabupaten Batola, Banjar, Kotabaru, Balangan, HSU dan HST. Seluruhnya ada 6 kabupaten,” ujar dia, di ruang kerjanya, Kamis (2/11) siang.

Akibat kekosongan ini, dirinya mengungkapkan, 29 orang Kades yang nantinya dinyatakan sah mundur. Otomatis, harus diisi sementara Penjabat (Pj) dari instansi pemerintah daerah (pemda) kabupaten.

“Jadi, memang harus ada penunjukkan Pj untuk menutupi kekosongan agar pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan,” ucapnya.

Sementara, ia menjelaskan, surat pengunduran diri bakal diterima sampai batas akhir pemberkasan selambat-lambatnya 7 november 2023 yang sudah sesuai dengan ketentuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tersebar di kabupaten setempat.

“Berkaitan itu, tentu saja seperti Kades dan BPD harus mendapat surat pemberhentian dari bupati. Sedangkan, perangkat desa harus mendapatkan surat pemberhentian dari kades setempat dan itu merupakan sebuah syarat untuk bisa mengikuti kontestasi Pemilu tahun 2024,” tuturnya.

Ditambah lagi, dia menyebut, tahun 2024 sudah diberlakukannya moratorium (penundaan) pelaksanaan Pilkades. “Sesuai hasil rakor bersama Kemendagri, tahun itu difokuskan untuk agenda penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada),” ungkap Wahyu.

Saat ini, menurutnya, sudah ada beberapa surat pemberhentian yang dikeluarkan bupati untuk selanjutnya digunakan sebagai syarat supaya bisa berkompetisi di bursa politik tahun 2024 sebagai calon legislatif atau wakil rakyat di DPRD.

“Memang ada beberapa penetapan bupati yang baru selesai untuk pemberhentian kades dan BPD. Akan tetapi, masih berproses jadi kita tunggu saja hingga penetapan Bacaleg nanti,” beber Kabid Bina Pemdes Dinas PMD Kalsel, Wahyu Nugroho.

Apalagi, kesempatan untuk menjadi kades masih terbuka lebar. Pasalnya, apabila tak terpilih sebagai wakil rakyat di DPRD tingkat kabupaten maka masih ada kesempatan ikut berkompetisi dalam gelaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) setelah masa Pemilu dan Pilkada dinyatakan berakhir.

“Saat ini pengunduran mereka masih berproses. Pada saat penetapan daftar calon tetap nanti KPU akan meminta surat pengunduruan mereka yang dilampirkan dengan surat pemberhentian dari bupati dan kades setempat sebagai dasarnya,” tuturnya.

Dari data yang diterima headline9.com, tak hanya 29 kades yang mengadukan nasibnya di kursi parlemen. Melainkan, anggota dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hingga aparatur desa juga ambil bagian untuk naik ke DPRD agar bisa memperlihatkan eksistensi sebagai penyambung lidah rakyat itu.

“Yang paling banyak itu di Kabupaten Barito Kuala (Batola) sebanyak 10 orang, Kotabaru 7 orang, Balangan 6 orang, Banjar 6 orang, Hulu Sungai Utara (HSU) 5 orang, Tabalong 3 orang, Hulu Sungai Tengah (HST) 2 orang, Hulu Sungai Selatan (HSS) 1 orang dan Tapin sekitar 2 orang,” papar dia.

Dari total keseluruhan yang tercatat mengundurkan seluruhnya 42 orang. “Di antaranya 29 Kades, 11 BPD dan 2 Perangkat desa,” tutupnya.

Reporter : Rei Surya
Editor : Nasrullah