Kalsel, 40% Harus Siap Jadi Lumbung Pangan Nasional IKN

Headline9.com, BANJARMASIN – Kementerian Pertanian (Kementan) RI tengah melirik Kalsel sebagai lumbung pangan nasional. Terlebih lagi, daerah ini bakal menjadi penyuplai kebutuhan pangan bagi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) dengan besaran minimal 40%.

Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman Amran, mengatakan, upaya khusus tersebut perlu dilakukan untuk mengakselerasi peningkatan produksi padi dan jagung secara nasional.

Lanjutnya, impor mampu ditekan dan mengembalikan swasembada yang pernah diraih sebelumnya di tahun 2017 hingga 2020.

Salah satu terobosannya, sebut Amran, dengan mengoptimalkan lahan rawa menjadi lahan produktif.

“Yang potensinya di Indonesia itu mencapai 10 juta hektare (Ha). Sehingga, Kalsel menjadi salah satu daerah fokus program,” ungkapnya, saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi (rakor) Upaya Khusus (Upsus) Akselerasi Peningkatan Produksi Padi dan Jagung di Kalsel, di Kota Banjarmasin, Jumat (17/11).

Dampak perubahan iklim terhadap pertanian menurut Amran sangat berbahaya. Jika sawah tadah hujan 1 juta hektare ditanami padi, lalu tiba-tiba tidak ada hujan dan terjadi gagal panen, maka ada kerugian Rp12 triliun dan ada petani yang alami kerugian 12 juta orang.

Amran juga menjelaskan Provinsi Kalsel memiliki potensi lahan rawa untuk dibangun dan dioptimalisasi menjadi lahan pertanian seluas 206 ribu hektare.

Untuk itu, akselerasi peningkatan produksi padi dan jagung di Kalsel adalah sebuah keharusan karena potensi lahan tersebut dapat menyediakan pangan yang besar. Untuk penopang pangan nasional khususnya menyuplai kebutuhan IKN di Kaltim dan meningkatkan kesejahteraan petani bahkan kedepan dapat diekspor.

“Luasnya yang kita putuskan tadi 206 ribu hektare. Ini lahan rawa. Semua Insya Allah peralatan, benih, pupuk kami siapkan dari pusat. Awalnya ragu-ragu dikit, ternyata setelah saya tongkrongi dua hari, Insya Allah bisa 206 ribu hektare (Ha) dan ini menjadi penopang pangan nasional,” jelasnya lagi.

Perlu diketahui, Kementan di tahun 2023 menargetkan produksi beras sebesar 32 juta ton dan jagung 16 juta ton. Sementara di tahun 2024, produksi beras ditargerkan 34 juta ton dan jagung 18 juta ton.

Adapun target luas tanam padi di Kalsel berkisar 237.997 hektare (Ha) dengan target produktivitas di tahun 2023 sebesar 3,94 ton per hektare. Tahun 2024 mencapai hingga 4,28 ton per hektarenya.

Sementara untuk peningkatan produksi jagung, di Kalsel sendiri tahun 2024 ditargetkan mencapai seluas 35.000 hektare. “Kita jadikan juga sekaligus penopang pangan IKN dan nanti kedepan ini digunakaan untuk short time dan long time. Short timenya mengurangi impor, dan long timenya mempersiapkan IKN,” lanjut Amran.

Sementara itu, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, dalam sambutannya melalui Sekdaprov, Roy Rizali Anwar, mengapresiasi upaya akselerasi produksi padi dan jagung di Kalsel. Hal itu pun tengah dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan RI) yang saat ini di bawah kepemimpinan Mentan, Amran.

Saat ini, pertanian merupakan sektor strategis penopang pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Kalsel mencapai 11,4%.

“Kami berharap kerja sama yang baik dapat terus terjalin dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui optimasi produksi di Kalsel,” sebutnya.

Lanjut dia, Kalsel memiliki lahan sawah dan rawa yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam rangka optimasi di produksi padi dan jagung.

Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel berkomitmen dan mendukung program strategis Kementerian Pertanian (Kementan) dalam upaya mewujudkan akselerasi produksi pangan melalui optimalisasi lahan sawah dan lahan rawa.

Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, Suwandi, mengungkapkan, upaya khusus (upsus) peningkatan produksi padi dilakukan melalui mekanisasi percepatan tanam, penggunaan benih unggul, meningkatkan penggunaan pupuk non subsidi atau hayati dan memperbaiki pengelolaan tata kelola air irigasi.

Selanjutnya, meningkatkan bimbingan teknis (bimtek) dan mempermudah akses KUR untuk modal dan mekanisasi, menjalin kemitraan dengan off taker.

“Di Kalsel ini ada lahan 290 hektar, sebagian besar atau 55% yakni 160 hektare isinya rawa mineral dan sekitar 15 hektare atau 15% irigasi teknis dan sisanya lahan tadah hujan. Dengan program Upsus ini, kita dorong Kalsel naik kelas. Kalsel sekarang ini peringkat 12 daerah penghasil beras, produksi berasnya 835 ribu ton. Ini naik kelas karena sebelumnya peringkat 13,” ungkap Dirjen Tanaman Pangan, Suwandi.

Sementara itu, Pj Bupati Barito Kuala (Batola), Mujiyat, membeberkan, berbagai macam yang menjadi kendala petani ditempatnya, antara lain terkait mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi yang terlalu panjang menurutnya. Sehingga, pemberian pupuk ke petani tersebut pun terlambat.

Selain itu, Mujiyat menyebutkan, ada wilayah di Batola yang memerlukan mesin pembuang air untuk dapat dialirkan ke sungai Barito. Luasnya sekitar 20.000 ha.

“Tingkat keasaman juga tinggi karena air tidak bisa berganti,” sebutnya.

Menanggapi hal ini, Mentan Amran pun berharap janji akan mempersingkat birokrasi penyaluran pupuk bersubsidi ini, termasuk meniadakan keharusan seorang penjabat bupati meminta izin ke Mendagri dulu, khusus pencairan dana subsidi pupuk ini.

Dalam Rakor Upsus, Mentan Amran juga memberikan kesempatan kepada peserta yang hadir untuk mengemukakan keluhan. Baik itu hal-hal yang diperlukan petani dan pemerintah daerah.

Rakor Upsus yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, Roy Rizali Anwar, diikuti unsur Polda Kalsel, Kejaksaan Tinggi, bupati/pj bupati, walikota atau yang mewakili, kepala dinas pertanian 13 kabupaten/kota, dan pejabat terkait lainnya.

Advertorial/Adpimprov
Repoter : Riswan Surya
Editor : Nasrullah