Pertahankan 5 Kali WTP, Pemkab Banjar Terima Penghargaan dari Menteri Keuangan

HEADLINE9, MARTAPURA – Kabupaten Banjar menerima trofi “Entitas Pemerintah” atas capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun 2013 – 2017 atau 5 kali berturut-turut mempertahankan opini terbaik dari BPK RI. Penghargaan itu diterima langsung Bupati Banjar H Khalilurrahman dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani di
Dhanapala Auditorium, Kementerian Keuangan Jakarta Pusat, Kamis (20/9) siang.

Apresiasi serupa diberikan pada 92 entitas lain termasuk sejumlah kementerian negara, lembaga negara, dan pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten. Seremoni itu bertepatan kehadiran Guru Khalil, sebutan Bupati Banjar dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 bertajuk “ Pengelolaan Keuangan Negara yang Sehat untuk Indonesia Kuat” yang di gagas oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPbN) Kementerian Keuangan RI.
Guru Khalil bersyukur dengan raihan prestasi Pemerintah Kabupaten Banjar dalam mengelola keuangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 tadi mendapat opini WTP. Prestasi tersebut berkat kerja keras seluruh pengelola keuangan. Penghargaan itu dipersembahkannya untuk masyarakat Kabupaten Banjar.
Guru Khalil langsung menitip pesan kepada seluruh jajarannya mempertahankannya di tahun-tahun mendatang. Capaian ini lanjut bupati, menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bersih. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada BPK RI yang aktif memberikan pendampingan sehingga laporan keuangan bisa sesuai dengan aturan dan ketentuan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengucapkan kepada daerah yang berhasil mempertahankan WTP sampai 5 kali berturut-turut. Untuk memperoleh opini WTP tersebut ujarnya, tak semata-mata ditentukan oleh penyajian laporan keuangan yang memiliki kualitas dan memiliki informasi atau berkecukupan pengungkapan namun juga harus ditopang oleh efektivitas sistem pengendalian internal yang memadai.(MAS)