Bupati Banjar Bungkam Soal Anggaran Stunting Rp118 M, Legislatif Sepakat Tahan Anggaran 2025

Headline9.com, MARTAPURA – Bupati Banjar, H Saidi Mansyur, enggan berkomentar banyak soal anggaran penanganan stunting (kekerdilan) yang jumlahnya hingga Rp118 miliar. Anggaran tersebar dibeberapa instansi lingkup Pemerintah setempat, Jumat (31/5/2024) sore.

“Belum ngecek lagi, tanya yang respon saja. Banyak juga ternyata duit kita. Tapi itu diduga kan, jadi cek aja yang kemarin ngomong itu ya dan nanti kita tanyakan lagi anggaran tersebut,” cetusnya, kepada awak media, usai mengikuti gelaran Rapat Paripurna yang di gedung DPRD Kabupaten Banjar,

Ditanya kenapa stunting di Kabupaten Banjar naik signifikan? Justru ia menegaskan, hampir seluruh daerah di Kalimantan Selatan naik. Rencananya Juni atau Juli 2024 akan dilakukan survey dengan harapan kasus stunting di wilayahnya bisa mengalami penurunan.

“Kita juga nggak mau memiliki generasi kurang bagus lah, baik itu gizi buruk ataupun stunting. Diharapkan ini cuma sekedar data bukan realita, karena dari tahun kemarin Pemkab Banjar sangat fokus,” paparnya.

Ditanya lagi apa penyebab naiknya kasus ini di Bumi Barakat? Kesannya ia ragu akan hasil data yang disajikan oleh Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Namun, ketika upaya di daerah seperti apa, tak dijawab.

“Yang survei kan orang pusat. Tanyakan orang pusat aja,” cetusnya.

Mendengar hal itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora, pun bersuara. Ia menegaskan, tak bakal menyetujui anggaran penanganan stunting tahun 2025 bahkan menahan alokasi tersebut.

“Karena dari hasil rapat kemarin itu, termasuk Kadinsos tak bisa menjelaskan perihal penggunaannya apa saja dan sangat berbeda jauh dengan yang ada di lapangan, kita tahan di perubahan nanti,” ungkap politisi fraksi Gerindra tersebut.

Sepakat dengan Irwan Bora, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, Gusti Abdurrachman, bakal mencari tahu kebenarannya. Apabila benar adanya penyelewengan dana stunting itu, pihaknya secara tegas membawa hal ini ke aparat penegak hukum (APH).

“Apabila terbukti melakukan penyelewengan tetap diserahkan ke aparat, karena kami hanya sebagai mitra dalam pengawasan. Dan jika memang terjadi demikian kita juga akan bawa hal ini ke gedung merah putih,” tegas Antung Aman (sapaan akrab) politisi senior dari Golkar ini.

Reporter : Riswan Surya
Editor : Nashrullah