Usulan PPTKH di 7 Kecamatan Terus Diverifikasi

HEADLINE9.COM, MARTAPURA – Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) di Kabupaten Banjar mengalami kemajuan.  Berdasarkan Surat Bupati Banjar, target awal program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) terletak di 7 kecamatan tersebar 36 desa. Sekurangnya 13.070 pemohon untuk 16.895 bidang tanah dengan total luas 52.157,1262 hektare.

Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Pembangunan, Dinas PUPR Banjar  Farida Ariyati mengatakan, laporkan kemajuan telah ada di Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah V Banjarbaru.

“Luas Indikatif TORA  Revisi II seluas 22.438,88 hektare sedangkan luas inver berdasarkan peta indikatif sekitar  21.868,4 hektare, ini data terbaru,” kata Faridah Ariyati, kemarin (4/10) siang.

Sedangkan kemajuan hasil lapangan setelah di verifikasi menjadi 20.616,2 hektare. Seperti di Kecamatan Gambut terdapat di Desa Guntung Ujung.

Kecamatan Karang Intan berada di 5 Desa yaitu Mandi Angin Barat, Awang Bangkal Barat, Awang Bangkal Timur, Pulau Nyiur, Abirau.

Selanjutnya di Kecamatan Aranio diusulkan oleh 12 Desa yakni Aranio, Tiwingan Lama, Tiwingan Baru, Belangian, Paau, Kalaan,  Artain, Benua Riam, Bunglai, Apuai,, Rantau Bujur dan Rantau Balai.

Sedangkan Kecamatan Sungai Pinang terdapat di 11 Desa yaitu Sumber Baru, Kahelaan, Sumber Harapan, Kupang Rejo, Sungai Pinang, Pakutik, Rantau Nangka, Rantau Bakula, Belimbing Lama, Belimbing Baru,Hakim Makmur.

Kemudian Kecamatan Paramasan diusulakn 3 3 Desa (Paramasan Atas, Paramasan Bawah dan Angkipih),  Kecamatan Pengaron juga 3 Desa ( Antaraku, Alimukim dan Panyiuran), dan Kecamatan  Sambung Makmur hanya di Desa Sungai Lurus.

“TORA ini salah satu peluang masyarakat mempercepat proses legalisasi tanah mereka. Tugas kami mengumpulkan data serta ikut memverifikasi ke lapangan,” kata Farida.

Sedangkan Kepala PUPR Banjar M Hilman menegaskan,  setelah terbit Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH), masyarakat punya kesempatan melegalkan tanah mereka yang masuk kawasan hutan.

Ditambahkannya, pengajuan permohonan PPTKH disampaikan secara kolektif oleh kepala desa, lurah, kepada Bupati Banjar. Pengajuan itu akan ditindaklanjuti oleh kepala daerah kepada tim Inver PTKH Provinsi Kalsel dengan lampiran persyaratan lengkap.

Contohnya, sketsa bidang tanah yang dikuasai pemohon dalam kawasan hutan, mengisi formulir dan identitas lengkap, dan berbagai macam bentuk surat pernyataan.(MAS)