Komisi IV DPR RI Garansi Kawal Anggaran Penanganan Kehutanan

HEADLINE9.COM, BANJARBARU – Dalam penanganan kehutanan di Kalsel, Komisi IV DPR RI siap memberikan garansi mengawal anggaran di tingkat pusat. Akan tetapi ada syarat yang harus dipenuhi sebelum anggota legislatif ikut bertindak.
Syarat tersebut menunggu usulan segala kebutuhan dari daerah masing-masing.

“Usulan harus dari daerah, daerah harus proaktif. Selebihnya tugas kami yang mengawal di tingkat pusat,” ujar Ketua Rombongan Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati, Selasa (15/12/2020), di sela kunjungan ke Kalsel.

Kemudian, Endang juga berjanji akan mengawal usulan Plt. Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kalsel, Fatimatuzzahra, terkait pengangkatan personil tenaga kontrak pengamanan hutan (TKPH).

“Personil harus dijadikan PNS dengan honor yang memadai. Kami sudah 3 kali mengusulan cuman anggaran belum dialokasikan. Harusnya dari daerah usulkan kita yg menyetujui. Usulan bottom up sesuai kebutuhan masyarakat, kami mengawal supaya anggaran tepat sasaran,” jelas anggota DPR Fraksi Gerindra ini.

Sebelumnya, rombongan Komisi IV DPR RI meninjau Miniatur Hutan Hujan Tropis (MH2T), Tahura Sultan Adam, dan budidaya ikan air tawar di Mandiangin.

Sementara itu, Pj Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, menyebut alokasi anggaran yang besar diperlukan untuk melakukan perawatan MH2T dan penanganan hutan lainnya seperti Tahura. Ia berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Mudah-mudahan didukung oleh komisi IV DPR RI,” ujarnya.

Lanjut Roy, sebagaimana dilihat anggota DPR RI, di Provinsi Kalsel terdapat potensi pengembangan budidaya ikan air tawar seperti haruan dan papuyu yang selama ini merupakan masalah yang mengakibatkan inflasi di daerah.

Dijelaskannya, terobosan atau inovasi yang dilakukan pembibitan budidaya ikan air tawar tersebut bisa dikembangkan secara masif dan dikembangkan di seluruh wilayah Kalsel.

“Kami berharap komisi IV DPR RI akan memperhatikan dan memberikan dukungan sehingga percepatan pembangunan baik sektor kehutanan, perikanan, pertanian, dan perkebunan bisa menjadi perhatian khusus. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan alokasi anggaran yang besar dari tahun sebelumnya,” bebernya.