Sukseskan SDGs, GAPKI Kalsel Ajak Perang Label. No palm oil, no SDGs

HEADLINE9.COM, NUSA DUA – Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalsel mengajak untuk menyetop perang label kepada minyak kelapa sawit atau produk yang mengandung sawit.

Ketua GAPKI Kalsel, Totok Dewanto didampingi Sekretarisnya Hero Setiawan mengatakan bahwa pelabelan negatif yang terus digelembungkan di Uni Eropa kepada minyak kelapa sawit atau produk yang mengandung sawit dapat membahayakan tercapainya tujuan Sustainable Development Goals (SDGs).

“Karena kelapa sawit merupakan salah satu hasil panen dengan tingkat keberlanjutan yang tinggi,” ujarnya.

Pietro Paganini dari John Cabot University, Roma saat memberikan paparan dalam Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2018 di Nusa Dua, Bali mengatakan industri kelapa sawit sangat berhubungan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs).

“No palm oil, no SDGs,” ujarnya.

Pietro meneliti implikasi dari pelabelan free from palm oil pada produk makanan di Uni Eropa (EU). Orang Eropa sangat suka dengan pelabelan. Dalam setiap kemasan makanan yang ditunjukkannya tertempel label kandungan sawit atau tidak.

Di Eropa saat ini terdapat ketakutan mengenai minyak kelapa sawit yang banyak dicitrakan berbahaya. Semua ini, karena masalah reputasi. Reputasi negatif tentang kelapa sawit ini terbentuk karena kekuatan dari pelabelan. Pelabelan sebenarnya berfungsi sebagai alat pemasaran dan periklanan yang berhubungan dengan perilaku manusia serta tren sedang berlaku.

“Bicara mengenai minyak kelapa sawit, maka akan berbicara mengenai perang iklan, promosi, dan pangsa pasar,” katanya.

Konsumen jika ada label free from merasa lega dan akan membeli produk tersebut. Pasar biskuit dan makanan manis lain di Italia, serta negara EU lain saat ini berada di kondisi yang matang, terfragmentasi, dan sangat agresif.

Adanya perang memperebutkan konsumen dan pangsa pasar membutuhkan alat pemasaran baru yang lebih kuat.

EU saat ini berusaha mencantumkan label bebas dari minyak kelapa sawit (free from palm oil) di berbagai produk makanan. Perang iklan melawan kelapa sawit ini banyak disebabkan adanya citra minyak kelapa sawit sebagai produk berbahaya bagi kesehatan, tidak berkelanjutan dari sisi lingkungan hidup, serta secara sosial berbahaya, terutama dari sisi ketenagakerjaan atau buruh. Di industri makanan label no palm oil, untuk tujuan komersial, terutama untuk diferensiasi pasar dan gerakan palmwashing.

“Non Governmental Organization (NGOs) atau Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki peran yang sangat signifikan dalam kampanye ini,” ucapnya.

Salah satu bukti, sekitar 2016 sampai awal 2018 terdapat perang sangat besar melawan minyak kelapa sawit. Banyak argumen berkembang mengatakan bahwa minyak kelapa sawit berbahaya karena memiliki kandungan lemak yang tinggi, banyak terkontaminasi, dan sangat karsinogenik. Padahal berbagai argumen secara ilmiah belum terbukti.

Kampanye tersebut, menyebabkan terjadinya penurunan impor minyak kelapa sawit untuk makanan sebesar 18 persen, penurunan impor dari minyak kelapa sawit Indonesia sebesar 70 persen untuk produk makanan, dan 33 persen untuk produk nonmakanan. (mbur)