Penanganan Covid-19 Harus Perhatikan Aspek Ekonomi Masyarakat

HEADLINE9.COM, BANJARBARU – Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Banjarbaru Nurkhalis Anshari, mempertanyakan persoalan utama penanganan Covid-19 di Indonesia maupun di Kota Banjarbaru yang tak kunjung membuahkan hasil signifikan itu lantaran masih adanya dikotomi antara mendahulukan aspek kesehatan atau aspek ekonomi. Padahal keduanya tak bisa dipisahkan karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Namun pemerintah sudah memutuskan untuk memprioritaskan penanganan dari aspek kesehatan khususnya untuk menjaga kesehatan masyarakat. Sehingga aspek ekonomi agak dikesampingkan. Faktanya, kondisi kesehatan masyarakat dalam jangka waktu yang cukup lama juga dipengaruhi ketahanan ekonomi masyarakat.    

“Kalau ketahanan ekonomi masyarakat semakin melemah akibat adanya berbagai kebijakan pembatasan sehingga masyarakat sulit mengakses ekonomi maka kesehatan masyarakat juga menjadi rentan dan mudah sakit hingga meninggal dunia bukan karena penyakit tapi akibat kelaparan,” tambahnya.

Hal itulah yang kemudian memunculkan letupan-letupan di masyarakat memprotes kebijakan PPKM Darurat atau level 4 ini karena tidak adanya kepastian kapan pandemi ini akan berakhir.

“Penanganan pandemi Covid-19 itu tak bisa hanya memprioritaskan aspek kesehatan belaka tapi harus beriringan juga dengan aspek ekonomi,” harap Nurkhalis.

Ketimpangan kebijakan penanganan Covid-19, justru akan memperparah kondisi masyarakat. Bahkan pemerintah sendiri terlihat ambigu, karena program stimulus pemulihan ekomomi sering bertabrakan dengan kebijakan aspek kesehatan sehingga tak jalan.

Dicontohkannya pemerintah mendorong sektor pariwisata untuk bangkit dengan harapan bisa mendongkrak sektor UMKM. Tapi tempat-tempat wisata dilarang buka, bahkan pedagang UMKM juga dirazia dengan alasan untuk menghindari kerumunan.

“Inilah kondisi dilematis yang sedang kita hadapi bersama. Bahkan serapan anggaran pemerintah daerah masih rendah sehingga  pembangunan yang diharapkan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi tak jalan karena pemerintah hanya fokus pada aspek kesehatan saja,” bebernya.

“Bagaimana roda pemerintahan bisa berjalan efektif, sedangkan SKPD yang tak berkaitan dengan pelayanan publik disarankan kerja di rumah (WFH). Ini juga menimbulkan kecemburuan sosial, ASN WFH tetap menerima gaji sementara masyarakat biasa jika tak keluar rumah untuk bekerja tak dapat uang,” tambahnya.