Banjar Audit Kasus Stunting

Headline9.com, MARTAPURA – Permasalahan stunting bukan hanya konsumsi gizi, faktor sosial, budaya dan kesehatan, tetapi juga tentang aliran air bersih baik pengolahan limbah domestik, rumah tangga dan konsumsi air bersih yang ada diseluruh pelosok Kabupaten Banjar terutama di desa lokasi khusus (Lokus) stunting yang masih tinggi.

Hal tersebut diutarakan Ketua TP PKK Banjar Hj Nurgita Tiyas saat membuka kegiatan Diseminasi Audit Kasus Stunting Tingkat Kabupaten Banjar Tahun 2022 di Ballroom Hotel Q Grand Dafam Banjarbaru.

Dikegiatan tersebut dilakukan penyerahan stimulan oleh Ketua TP PKK Banjar kepada ibu hamil dan balita berupa susu, vitamin dan makanan bergizi lainnya.

Ketua TP PKK Hj Nurgita Tiyas mengatakan, target kedepan program-program yang diajukan oleh seluruh SKPD bisa terintegrasi dan berkolaborasi dengan TP PKK kabupaten sebagai keynote speaker untuk di kabupaten, kecamatan dan desa.

“Kami berharap kedepan program-program dengan anggaran yang ada di daerah bisa terintegrasi dalam pemecahan kasus stunting baik pendidikan, kehidupan sosial, perekonomian masyarakat, pembangunan jalan dan pengaliran air bersih,” harapnya.

Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel H Ramlan mengungkapkan, upaya yang dilakukan pihaknya adalah membentuk tim percepatan penurunan stunting baik tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan bahkan ditingkat desa dan kelurahan.

“Kami sudah membentuk sebanyak 3.072 tim pendampingan keluarga yang ada di tiap desa dan kelurahan meliputi catin, ibu hamil, pasca melahirkan menyusui yang terdiri dari kader PKK, KB dan bidan desa,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinsos P3AP2KB Banjar Hj Siti Hamidah menyampaikan adanya bantuan stimulan ini diharapkan dapat mengurangi risiko stunting di Kabupaten Banjarmasin.

Hadir dikegiatan tersebut Koordinasi Satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalsel dan Kabupaten Banjar, para Kepala SKPD terkait, Tim Pakar Stunting dari RSUD Ratu Zaleha Martapura, Camat Sungai Tabuk beserta Ketua TP PKK kecamatan, juga anggota TPPS baik dari Dinas Kesehatan, Ahli Gizi, Bidan Penyuluh KB dan sejumlah undangan. (nsh)