Search
Close this search box.
  1. Home
  2. »
  3. Banjar
  4. »
  5. Edy Hasby Jabat Plt Kasid DTPH

Edy Hasby Jabat Plt Kasid DTPH

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Reddit

HEADLINE9.COM, MARTAPURA – Pada 27 Juli 2020 lalu, jajaran Struktural Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kabupaten Banjar berkabung. Pasalnya, salah seorang pejabat di lingkungan SOPD Kabupaten Banjar ini, yakni Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (DTPH) M Fachry, telah berpulang ke Rahmatullah.

Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Dinas TPH Kabupaten Banjar tersebut, Bupati Kabupaten Banjar, H Khalilurrahman, pada (05/08) telah menunjuk Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kabupaten Banjar, Eddy Hasby, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dinas THP Kabupaten Banjar. Pengukuhan Eddy Hasby sebagai Plt Dinas THP ini dilakukan di lantai II Gedung Mahligai Sultan Adam, Martapura.

BACA JUGA :  Polres Banjarbaru Masih Meniadakan Razia Lalu Lintas Untuk Sementara Waktu

“Kita sangat berduka cita atas meninggalnya salah satu pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banjar, yakni Almarhum M Fachry yang menjabat sebagai Kepala Dinas TPH Kabupaten Banjar,” ujar Bupati Kabupaten Banjar yang kerap disapa Guru Khalil itu.

Guru Khalil menyatakan, agar tak terjadi kekosongan maka dilakukan penunjukkan pejabat Plt Dinas TPH Kabupaten Banjar untuk sementara waktu. “Untuk mencari pengganti pejabat definitifnya kelak, kemungkinan akan dilakukan melalui lelang,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, Mokhamad Hilman yang baru dilantik sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Intan Banjar, menambahkan, agar proses lelang jabatan dapat dilakukan, pihaknya terlebih dulu harus mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI.

BACA JUGA :  Polsek Pulau Petak Koordinasi Penerima Vaksin Covid-19 Dengan Puskesmas Pulau Petak

“Kabupaten Banjar kan menjadi salah satu daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Jadi, untuk pemilihan kepala dinas yang baru harus melapor dan mendapatkan persetujuan dari Mendagri. Setelah itu, baru kita bisa melaksanakan pemilihan kepala dinas yang baru,” pungkasnya.(Ptr)

Baca Juga