Konfrensi Pers Kasus Dugaan Korupsi Perjadin DPRD Banjar Ditunda

Headline9.com, MARTAPURA – Kasus dugaan korupsi Perjalanan Dinas (Perjadin) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2019-2024, yang akan dilakukan konfrensi pers hasil audit, Senin (23/1/2023) ditunda.

Kasus dugaan korupsi atas penggelembungan biaya dalam Perjalanan Dinas (Perjadin) DPRD Kabupaten Banjar periode 2019-2024 telah dirampungkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan (Kalsel) 13 Januari 2023 lalu.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Banjar M Bardan mengatakan konferensi pers akan ditunda karena bertepatan dengan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), yakni Tahun Baru Imlek.

“InsyaAllah besok siang rencana press releasenya,” jawab Kajari Kabupaten Banjar M Bardan, melalui pesan WhatsApp kepada awak media, Senin 23 Januari 2023 malam.

Pada 19 Januari 2023 lalu, Bardan memastikan akan melakukan konfrensi pers pengusutan kasus Perjadin DPRD sekaligus refleksi kinerja 2022 hingga program Kejari ke depannya.

“Insya Allah Senin pagi kami akan menggelar press release, jika tidak ada kegiatan penting lainnya,” ucapnya beberapa waktu lalu.

Dalam perkembangan kasus tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen Kalimantan Selatan (LSM KPK-APP Kalsel) mengaku penasaran dengan hasil audit yang diserahkan BPKP Kalsel kepada Kejari Bamjar.

Aktivis Kalsel, Aliansyah mempertanyakan bagaimana hasil perkembangan pengusuran kasus tersebut, hingga melayang surat agar kembali dilaksanakan kegiatan audiensi pada 19 Januari 2023 kemarin.

“Kalau tidak hari Senin, mungkin Selasa harus diadakan pertemuan untuk meminta dan mendesak Kejari agar menyampaikan langkah yang akan mereka lakukan. Kalau mereka tidak berbuat, pulangkan saja Kepala Kejari ke kampung halamannya, karena tidak memberikan manfaat terhadap rakyat di Kabupaten Banjar,” pungkasnya.

Repoeter: Mada Al Madani