89% PAP Kabupaten Banjar Ditopang PLTA, El Nino Bikin Pendapatannya Turun

Headline9.com, MARTAPURA – Dampak El Nino di Kalsel saat ini ternyata membawa kondisi buruk terhadap penyangga disegala sektor. Tak hanya pertanian, perolehan atas nilai Air Permukaan (PAP) sebagai pendapatan daerah juga ikut turun.

Kondisi ini terjadi di UPPD Samsat Martapura, Kabupaten Banjar, yang tercatat selalu terdepan atau nomor wahid tertinggi se Kalsel untuk penerimaan PAP. Namun, tahun ini nasib pendapatannya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya karena tergerus kondisi cuaca.

Belum lagi, mengeringnya sungai-sungai, termasuk Riam Kanan yang menjadi penopang utama Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Sehingga, PT PLN Persero pun terpaksa juga kurang maksimal dalam penggunaan air permukaan sebagai salah satu energi utama pendorong ketenagalistrikan.

Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Martapura, Zulkifli, mengungkapkan, dari target murni tercatat target yang harus direalisasikan pada 2023 mencapai Rp8 miliar. “Kita sudah mengumpulkan sekitar Rp4,7 miliar jadi persentasenya tercapai 59%,” ungkap dia, di ruang kerjanya, Selasa (7/11) petang.

Apalagi, penyumbang terbesar untuk PAP di UPPD Samsat Martapura yang dianggap tertinggi hingga sekarang masih ditempati PT PLN Persero.

“Dominan tetap dari PLTA. Di mana, air yang di Riam Kanan dimanfaatkan untuk menghidupkan turbin dalam menghasilkan listrik,” ucapnya.

Belakangan ini, rata-rata penerimaan PAP yang biasanya tiap tahun mampu meraup pendapatan dari PT PLN Persero hingga Rp200 juta per bulan. Akan tetapi, saat terjadi penuruann debit air akibat kondisi kemarau yang terjadi beberapa bulan kini nilainya harus turun menjadi Rp50 juta per bulan.

“Awalnya normal. Menurut pengelola PLTA penggunaan turbin yang biasanya tiga digerakkan kini hanya satu difungsikan karena airnya berkurang kan tak bisa lagi menggunakan semunya karena surut. Akhirnya, setoran PAP juga turun drastis gara-gara musim kemarau. Itu dampaknya,” ungkapnya.

Sementara, ia mengungkapkan, untuk perusahaan penyediaan air minum (PDAM) dianggap penerimaannya masih aman. “Yakni Bandarmasih, Intan Banjar, PDAM Batola yang mengambil airnya di Sungai Pinang dekat Lok Bainta. Nah, jadi ketiga menjadi WP untuk PAP ke kita karena saat ini pendistribusian air bersih masih normal meskipun sedang mengalami musim kemarau,” tuturnya.

Dari penerimaan yang hampir setengah persen ini berhasil dikumpulkan, kata dia, masih menunggu target baru pada APBD Perubahan 2023.

“Ada penurunan, target Kalsel yang sebelumnya sebesar Rp50 miliar nanti menjadi Rp17 miliar. Kami masih menunggu penetapan resminya dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) jadi kami masih menghitung dengan target lama. Sebelumnya akhir November penetapan sudah ada. Nah, apabila ditetapkan maka capaian kita pasti tinggi yang kemungkinan di atas angka 80%,” bebernya.

Disisi lain, untuk perolehan air permukaan dari sektor perkebunan dan pertambangan tak begitu dominan menutupi penerimaan tersebut. “Kalau dari pertambangan itu kan penggunaannya hanya untuk membasahi jalan atau penyiraman jalan angkot supaya mengurangi debu kan. Artinya, tidak terlalu signifikan pengaruh pendapatannya,” ujarnya.

Dirinya menyebutkan, komponen dari Pajak Air Permukaan (PAP) di Kabupaten Banjar memang didominasi dari berbagai sektor di antaranya PDAM, PLTA, perkebunan dan pertambangan.

“Ada memang untuk perkebunan satu aja di Kabupaten Banjar. Itu pun sudah ada pabriknya,” kata Kepala UPPD Martapura, Zulkifli.

Kendati begitu, dirinya menyatakan, perolehan atas nilai penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) di Kabupaten Banjar masih tergolong aman.

“Kalau se Kalsel, PAP di Samsat Martapura memang masuk paling tinggi karena tadi PLTA termasuk pemasok pendapatan paling besar. Jadi, kalau kita hitung sumbangan mereka itu hampir 89% untuk Pajak Air Permukaan (PAP),” pungkasnya.

Rerporter : Rei Suryadi
Editor : Nasrullah