Dari 1.672 Hanya 854 Unit Yang Aktif, BUMDes di Kalsel Diminta Berbenah

Headline9.com, BANJARBARU – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Kalsel hanya 854 unit yang tergolong aktif. Sisanya, 818 unit dari 1.672 BUMDes diminta berbenah sebagai bentuk pengoptimalan.

Usai diselenggarakannya seminar akhir terkait kajian potensi pengembangan BUMDes di Kalsel, Selasa (22/11) siang, yang dihadiri 11 kabupaten itu perlu mendapatkan beberapa catatan agar dilakukan perbaikan.

Termasuk, masih terdapatnya kekurangan dalam hasil kajian yang dilaksanakan tim peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kalsel. Yang juga terjun langsung ke lapangan untuk menuntaskan riset tersebut supaya menemukan formulasi tepat sekaligus mencari potensi apa dari dasar pembentukan BUMDes.

Peneliti Ahli Muda BRIDA Kalsel, Siska Fitriyanti, menjelaskan, sebagai sampel jalannya kajian ini pihaknya mengambil BUMDes yang statusnya sudah berada dilevel maju dan berkembang. Seluruh kabupaten juga ikut dilibatkan dalam penelitian tersebut.

Ia menilai, melalui hasil kajian itu terdapat mulai optimalnya SDM dan pendampingan. Kemudian pembentukannya terkesan dipaksakan. Yang mana, pematangan dasar (embrio) harusnya menjadi pemikiran utama atas realisasi BUMDes itu sendiri.

“Temuan kami di lapangan memang usaha yang duluan ada baru dijadikan BUMDes malah lebih lama bertahan kertimbang membangun dulu setelahnya mencari unit-unit usaha,” ungkap dia kepada headline9.com.

“Tetapi ada juga unit usaha dari BUMDes yang dibentuk duluan tetapi pengelolaan atas kemauan sangat besar itu memang ada, namun, tak semuanya,” tambahnya.

Dari hasil data yang tercatat dalam penelitian ini, setidaknya status BUMDes aktif 62% cenderung belum memiliki badan hukum. Sedang yang sudah berbadan hukum baru tercapai 31%, terverifikasi 4%, perbaikan dokumen 2% hinggga pendaftaran badan hukum dari BUMDes ini tercatat akumulasinya sekitar 1%.

Untuk sebaran badan hukum tertinggi ini dari hasil riset yang dilakukan adalah Tanah Bumbu (Tanbu). Tercatat, tahun ini mencapai angka 30%, diurutan kedua diduduki Tanah Laut (Tala) sebesar 26%. Disusul Kabupaten Banjar sekitar 15%, Tapin dan Barito Kuala (Batola) masing-masing merealisasikan capaian 5%.

Terendah, Hulu Sungai Utara (HSU) dan Kotabaru sebesar 3%. Dan paling terendah ditempati Hulu Sungai Tengah (HST) hingga Tabalong mendapat 2%.

Peneliti juga mengemukakan, anggaran BUMDes berdasar rupiah paling tinggi menggunakan modal 100 juta – 500 juta itu dikisaran 53%. Kurang dari 500 juta sebesar 25% dan 50 juta – 100 juta sekitar 9%.

Sedangkan anggaran BUMDes yang menggunakan alokasi sebesar 500 juta berkisar 6% itu dan bersumber pada lain-lainnya juga mencapai realisasi 6%.

Sementara, Siska menyebut, sumber pendanaan BUMDes ternyata bervariatif. Mulai dari APBDes, Dana Desa (DD), PADes dan sumber lainnya yang sah.

“Secara persentase untuk DD itu pendanaanya sebesar 47%, PADes 27%, DD dan PADes 17%, PADes dan dana pemerintah pusat/swasta 6%. Terakhir sumber lainnya yang sah (N/A) berkisar 8%,” bebernya.

“Kalau untuk rekomendasi perbaikan melalui hasil riset yang dilakukan pertama adalah pendampingan, selain itu terpenting regulasinya,” tutur Siska.

Dari sisi permasalahan yang dihadapi BUMDes, peneliti ahli muda BRIDA Kalsel, Latifa Suhada Nisa, menyampaikan, ada 5 aspek yang mempengaruhi. “Yakni SDM, manajerial dan operasional, penyertaan modal, pemilihan usaha, administrasi keuangan,” ujarnya.

Belum maksimalnya yang dimaksud, kata dia, pengembangan BUMDes tak diikuti dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Selanjutnya, masih kurangnya sosok kepimpinan yang mampu berorientasi dalam meningkatkan motivasi ke depan. Serta program kegiatan masih belum sesuai dengan kebutuhan masing-masing BUMDes.

“Masih rendahnya peran SDM pemuda untuk ikut terlibat dalam pengembangan BUMDes itu sendiri,” tuturnya.

Dikonfirmasi dilokasi berbeda, Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel, Muhammad Agus Fariadi, menyampaikan, atas kajian yang dilaksanakan. Sehingga, pengembangan potensi bisa terus dibenahi agar BUMDes bisa menjadi penopang ekonomi desa.

“Kajian ini sangat bagus sebagai bahan kebijakan pengembangan BUMDes di Kalsel. Dinas PMD Kalsel memberikan apresiasi terhadap kinerja dari tim peneliti yang sudah menghasilkan suatu kajian,” jelasnya.

“Nah, kalau untuk berkembangnya BUMDes memang harus jeli melihat potensialnya termasuk melalui studi kelayakan usaha. Dan sah penggunaannya lewat Dana Desa (DD) untuk pembentukan,” katanya.

Menanggapi masih terdapatnya kekurangan, Fariyadi secara tegas bakal terus mendampingi pelaku BUMDes agar ke depan rintisan usaha dari desa untuk desa ini ke depan mampu diperhitungkan semua kalangan.

“Kalau untuk peningkatan kapasitas biasanya kami melalui Balatmas Kemendes,” tukasnya.

Reporter : Riswan Surya
Editor : Nasrullah