Perdana, Kalsel Urutan Pertama Tertinggi Realisasi Pendapatan Daerah se-Indonesia

Headline9.com, BANJARBARU – Kalsel didapuk sebagai daerah dengan realisasi tertinggi secara nasional. Bagaimana tidak, angka ini mampu mengungguli 19 daerah se-Indonesia.

Jika dibandingkan dengan DKI Jakarta yang saat masih menjadi Ibu Kota Negara (IKN) berada diperingkat ke 3 dari 20 besar yakni dengan total perolehan pendapatan sebesar 95,78 persen.

Sedangkan, realisasi yang dicapai Kalsel berada dikisaran 98,00 persen dengan total pendapatan Rp9 triliun lebih dari target Rp9,1 triliun.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel, Subhan Nor Yaumil, mengatakan, ini merupakan capaian yang sangat baik tahun 2023.

“Ini mencatat kinerja positif dan diprediksi mencapai targat. Adapun bisa melebihi yang ditetapkan,” ungkap Subhan dalam rilisnya, Kamis (20/12/2023).

Tak bisa ditepis memang, dari total keseluruhan saja terlihat realisasi tingkat provinsi yakni Kalsel tercatat mampu mengumpulkan hampir 10 triliun sebagai penyumbang pendapatan daerah (PAD) 2023.

Beberapa pendapatan juga banyak yang sebentar lagi menyentuh target salah di antaranya sektor pajak daerah, hingga Rabu (19/12/2023), realisasinya sudah terkumpul Rp3,710 triliun dari Rp3,758 trilun.

“Kalau untuk pajak rokok kita menunggu pencairan terakhir agar bisa 100 persen. Saat ini baru sekitar Rp243 miliar atau terealisasi 71,03 persen dari target sebesar Rp342 miliar,” katanya.

Tak hanya menyampaikan pendapatan tertinggi, lainnya pun juga dijabarkan.”Retribusi daerah di antaranya pelayanan jasa umum, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan,” katanya.

“Realisasinya mencapai Rp19,82 miliar. Apabila dipersentasekan 96,54 persen,” sebut Subhan.

Perolehan jasa usaha juga melebihi target. Terdapat 6 komponen di dalamnya. Yang mana, realisasinya sebesar Rp8,4 miliar lebih atau 106,26 persen.

“Retribusi pemakaian kekayaan daerah, terminal, pelayanan pelabuhan, tempat rekreasi dan olahraga, penjualan produksi usaha daerah,” ucapnya.

Tak hanya itu, ia menerangkan, sejumlah pendapatan lain seperti hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan tercapai Rp52,5 miliar lebih.

“Bagian laba yang dibagikan ke pemda (diveden) atas penyertaan modal BUMD sebesar Rp52,1 miliar (98,69%), Bagian laba yang dibagikan ke pemda (diveden) atas penyertaan modal perusahaan milik swasta Rp467 juta (103,84%),” papar dia.

Selanjutnya, ia merincikan, dari komponen lain-lain pendapatan yang sah juga terdapat dari hasil penjualan aset daerah tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, dan pendapatan pajak daerah.

“Total penerimaan keseluruhan Rp669 juta lebih dengan realiasasi 97,69 persen,” bebernya.

Sedangkan, untuk Dana Transfer Daerah (DTD) mencapai Rp4,5 triliun lebih atau 99,7 persen.”bagi hasil bukan pajak dan bagi hasil pajak (77,92%), DAU (86,20%), DAK (73,69%), insentif daerah (50,00%), pengeluaran non anggaran pihak ketiga rekening pemerintah lainnya,” beber Subhan.

Dirinya menerangkan lagi, komponen lain-lainnya dari pendapatan yang sah berada dikisaran Rp32 miliar lebih atau secara persentase 74,73 persen.

“Hibah pendapatan sebesar 4,83 persen atau Rp70,3 miliar. Untuk sumbangan pihak ketiga/sejenis tercatat Rp31,9 miliar lebih (77,18%),” tukasnya.

Sekadar diketahui, urutan kedua pendapatan tertinggi di tempati Papua Tengah dengan perolehan realisasi mencapai 96,06 persen. Disusul DIY Yogyakarta di urutan keempat dengan realisasi 95,58 persen.

Reporter : Riswan Surya
Editor : Nasrullah