Pemkab Tanbu Ikuti Rakor Virtual Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024

headline9.com, BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 secara virtual pada Senin (15/01/2023). Acara ini dihadiri oleh jajaran Pemkab Tanbu, dengan kehadiran langsung Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Eryanto Rais, serta SKPD terkait lainnya.

Irjen Kemendagri Tomsi Tohir membuka Rakor Pengendalian Inflasi Daerah dan menegaskan fokus pada kenaikan harga serta langkah antisipasinya. Pada kesempatan itu, Direktur Statistik Harga pada Badan Pusat Statistik, Dr. Windhiarso Putranto, menyampaikan tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga (IPH) minggu ke-2 Januari 2024.

Mengenai kondisi nasional, Dr. Windhiarso mengungkapkan bahwa jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH turun sebesar 9 persen poin. Pulau Jawa menunjukkan penurunan terbesar sebesar 16,85 persen poin, diikuti oleh Pulau Sumatera dengan penurunan 13,08 persen poin, dan Luar Pulau Jawa dan Sumatera turun 4,48 persen poin.

Dr. Windhiarso juga menyoroti fluktuasi harga cabai rawit yang signifikan selama Januari 2024 di 156 Kab/Kota di seluruh Indonesia. Sebanyak 17 Kab/Kota tidak mengalami fluktuasi harga pada 20 komoditas pangan yang dipantau hingga Minggu ke-2.

Dalam konteks penyebab inflasi selama tahun 2023, Direktur Pertimbangan Hukum, Sila H Pulungan, menyebutkan beberapa faktor utama seperti emas perhiasan, rokok kretek, transportasi udara, antisipasi pasokan menjelang hari raya keagamaan, dan komoditas pangan.

Pulungan menekankan bahwa pengendalian inflasi sepanjang Tahun 2023 dapat terkendali dengan penutup inflasi di bulan Desember 2023 sekitar 2,61%. Keberhasilan tersebut diatribusikan kepada konsistensi kebijakan dan sinergi pengendalian inflasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Langkah-langkah pengendalian inflasi mencakup pemantauan harga dan stok, pelaksanaan rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menjaga pasokan bahan pokok, gerakan menanam, pasar murah, sidak, koordinasi dengan daerah penghasil, merealisasikan Bantuan Tidak Tunai (BTT), dan pemberian bantuan sosial (Bansos).