Fakta Alasan Raperda Bangunan Gedung Gagal Disahkan: Kondisi Pskologis Legislatif Tak Kondusif di Paripurna

Headline9.com, MARTAPURA – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Bangunan Gedung yang begitu alot bakal dilanjutkan lagi. Pasca gagal mendapat persetujuan pengesahan dalam Rapat Paripurna, Rabu, 20 Maret 2024 kemarin. Akhirnya, kembali diagendakan dan April sudah dipastikan rancangan tersebut sah menjadi Perda.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Banjar, Mulkan, menyampaikan, tertundanya pengesahan Raperda tentang Bangunan Gedung beberapa waktu lalu memang dipengaruhi sejumlah faktor. Dimaksudkan olehnya adalah kondisi psikologis saat paripurna sedang tak kondusif. Namun, ia mengatakan, permasalahan tersebut sudah tuntas.

“Situasinya kemarin kan kita lihat memang kurang harmonis dan sekarang sudah clear,” katanya kepada awak media ini, usai gelaran pelaksanaan Rapat Paripurna, Jumat (29/3/2024) dini hari.

Yang jelas, tak ada lagi penundaan. Terlebih, ia menegaskan, Raperda Bangunan Gedung tetap dilanjutkan sampai rancangan ini disahkan, meskipun sisa waktu kepemimpinannya di Komis III DPRD Kabupaten Banjar tinggal hitungan bulan. “Hanya batal kan, masih bisa berlanjut,” ujarya.

Sekali lagi, dia menegaskan, Rancangan Perda yang digodok sejak 2023 itu dipastikan pada April mendatang sudah disahkan. “Itu pasti kita paripurnakan lagi,” papar Mulkan.

Dari isi peraturan daerah (perda) Nomor 6 Tahun 2018 atas perubahan perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung sebelumnya banyak mengatur pada sejumlah item di dalamnya, meliputi, kontruksi, sipil, arsitek, bangunan, dan infrastruktur.

“Namun seiring waktu, perda ini harus diupgrade (diperbaharui) sesuai kebutuhan. Sekaligus menyesuaikan UU Cipta Kerja,” ucapnya.

Mulkan membeberkan, Raperda Bangunan Gedung itu seharusnya disahkan tahun 2023 lalu. Karena harus menunggu penyelesaian hasil dari fasilitasi Biro Hukum Setdaprov Kalsel maka jadwal untuk mendapat pengesahan pun terpaksa harus tertunda.

“Nanti, kita tunggu Badan Musyawarah (Bamus) saja yang mengagendakan,” ungkap dia.

Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Banjar, Akhmad Zaky Hafizie, menjelaskan, agenda pengesahan Raperda Bangunan Gedung dipastikan tetap dilanjutkan. Rencananya bakal digelar April mendatang.

“Iya, raperda itu tetap dilanjutkan dan dianggap sudah dibacakan,” singkat Zaky yang juga Ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Banjar.

Diketahui, Raperda Bangunan Gedung yang digodok bersama-sama antara Komisi III dan SKPD terkait dengan menggelar beberapa kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) harus gagal terlaksana. Selama Maret 2024, agenda untuk pengesahan Bangunan Gedung sudah tersendat dua kali. Pertama, pada 13 Maret lalu alasannya adalah jumlah anggota tak kuorum.

Pada 20 Maret 2024, dikarenakan Bupati Banjar, H Saidi Mansyur, tak hadir maka pengesahan raperda ini terpaksa ditunda. Padahal, jumlah anggota DPRD Kabupaten Banjar dihitung dari absen melebihi 50 persen plus 1 ditambah dengan unsur pimpinan kala itu lengkap. Namun, kenyataannya yang terlihat hadir dalam penyelenggaraan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar hanya sekitar 17 orang.

“Tinggal pengesahan saja, karena memang bupati tak hadir jadi pengambilan keputusan juga ditunda dan dijadwalkan kembali oleh Badan Musyarawah (Bamus),” kata Ketua DPRD Banjar, HM Rofiqi.

Reporter : Riswan Surya | Editor : Nashrullah