Paman Birin dan Menkopolhukam: Keterbukaan Informasi untuk Pemerintahan Transparan

Headline9.com, BANJARMASIN – Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau Paman Birin yang didampingi Ketua TP PKK Kalsel Hj Raudatul Jannah atau Acil Odah turut menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakornas) ke-15 Komisi Informasi (KI) Pusat Tahun 2024 di Hotel Galaxy Banjarmasin pada Selasa (11/06/2024).

Rakornas juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto sekaligus sebagai pemateri utama atau keynote speaker.

Paman Birin dalam sambutannya berharap Rakornas ini menghasilkan kesepakatan atau ide ide yang memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat Kalsel.

Diera global, imbuh Paman Birin, informasi menjadin hal penting dan tidak bisa disembunyikan. Transparansi membawa kepercayaan publik yang merupakan andalan bagi pemerintah agar benar-benar dapat diyakini oleh rakyat melalui program-program oleh pemerintah.

Sementara itu, Ketua KI Pusat, Donny Yoesgiantoro menyebutkan, Rakornas dilaksanakan untuk memperkuat koordinasi sebagai bentuk persiapan menuju Indonesia Emas 2045.

“Salah satu elemen penting dalam mewujudkan RPJPN Indonesia Emas 2025-2045 adalah penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka. Karena informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional,” ungkapnya.

Donny menyampaikan, pengelolaan informasi publik penting dilakukan sebagai bentuk upaya untuk mengembangkan masyarakat informatif dalam meningkatkan daya saing global.

“Untuk itu, Komisi Informasi butuh banyak penguatan dan sinergitas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi KIP serta dalam upaya optimalisasi Keterbukaan Informasi di Indonesia”, lanjut Donny.

Sementara itu, Menkopolhukam Hadi Tjahjono dalam paparannya menegaskan, keterbukaan informasi merupakan peran kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

“Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan memberikan akses informasi yang luas dan mudah kepada masyarakat, kita dapat menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel”, ucap Hadi.

Pelaksanaan Rakornas ke-15 KI se-Indonesia yang telah dilaksanakan sejak Senin (10/6) ini berfokus pada agenda pembahasan isu-isu strategis terkait sinergi keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara menuju Indonesia emas 2045. Hasil dari pembahasan ini nantinya akan menerbitkan rekomendasi-rekomendasi konkret di forum Rakornas ke-15.

Di tempat yang sama, Plt Sekretaris KI Pusat Nunik Purwanti menyampaikan, dalam agenda nasional ini, terlibat peserta sejumlah 450 orang, secara hybrid yakni online dan offline.

Rakornas KI sendiri telah diadakan secara rutin dengan membahas isu-isu krusial yang dianggap perlu mendapat perhatian lebih terkait keterbukaan informasi publik di Indonesia. Mulai dari Rakornas pertama yang diselenggarakan Tahun 2009, hingga Rakornas KI ke-14 yang mengangkat pentingnya keterbukaan informasi dalam pemilu serentak 2024 pada tahun 2023.

Harapannya, kegiatan yang dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Provinsi Kalsel ini dapat memberikan kontribusi dan dampak positif bagi kemajuan keterbukaan informasi publik di seluruh Indonesia dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 mendatang. (sal/adpim)