Hindari Salah Sasaran, Komisi IV DPRD Kalsel Soroti Serius Data Verifikasi Penerima Bansos

Headline9.com, BANJARMASIN – Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha, secara terang-terangan meminta agar Dinsos serius melakukan verifikasi data penerima bantuan sosial guna menghindari salah sasaran.

“Jadi pendataan fakir miskin ini menjadi PR kita bersama karena ini harus benar-benar terverifikasi dari kabupaten/kota dulu. Kadang data yang ada tidak terverifikasi kembali, tidak simultan untuk diverifikasi. Harusnya (datanya) di update terus sehingga jangan sampai ada penerima yang tidak tepat sasaran,” tekan politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Ruang Rapat Komisi IV Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Banjarmasin, Rabu (23/10/2024).

Selain itu, ia juga menyoroti kecilnya pagu anggaran yang diusulkan oleh dinas yang membawahi 5 UPTD ini mengingat tupoksi dinsos bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Contohnya, bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) hanya dianggarkan sebanyak 55 unit, walau sebenarnya masih bisa diperbanyak.

“Seperti bantuan rumah tidak layak huni, disana hanya dianggarkan 55 unit kalo tidak salah tadi ada dianggarkan, sementara masih banyak lagi yang bisa kita anggarkan lebih dari itu,” cetusnya.

Tidak hanya itu, ia juga menyentil penurunan angka stunting di Kalsel meskipun tupoksinya lebih dominan dilakukan Dinkes. Namun sebaliknya, peran Dinsos rupanya juga memiliki program kegiatan dalam upaya penanggulangan stunting.

“Memang paling dominan itu Dinkes tapi ternyata dari Dinsos pun juga ada mengcover itu. Tadi sudah kita konsultasikan dan akan ditambah juga pos anggarannya”, jelasnya.

Ia berharap, Dinas Sosial Kalsel bisa menjalankan seluruh program kegiatannya di Tahun Anggaran 2025 dengan lancar. “Sesuai ekspektasi, tepat sasaran dan masyarakat miskin bisa terayomi dengan baik,” harapnya.

Sementara itu Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Lin Jamsos) Dinsos Kalsel, Gusnanda menyampaikan kalau pagu anggaran program kegiatan pihaknya untuk 2025 nanti sebesar Rp109 miliar lebih.

“Itu terbagi untuk 5 UPTD, di antaranya PRSPDNF Fajar Harapan, PPRSAR Mulia Satria, PRSPD Iskaya Banaran, PRSTS Barakat Cangkal Bacari dan PPRSLU Budi Sekahtera,”tukasnya. (Adv/DPRD Kalsel)