Headline9.com BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat menggelar uji publik laporan hasil akhir penyusunan dokumen kajian risiko bencana (KRB) Tanbu priode 2025-2029.
Uji publik ini dibuka Bupati Tanbu melalui Kepala Pelaksana BPBD setempat H.Sulhadi, di hotel Eboni baru tadi.
Kegiatan ini dihadiri berbagai stakeholder serta menghadirkan narasumber dari LPP ULM, yang terdiri dari Dr. Arief Rahman Nugroho,M.Si, Dr. Rosalina Kumalawati,S.Si. M.Si serta Astinana Yuliarti, S.S. M.Ikom.
Sebagaimana dilaporkan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Chiristina Dewi Untari, Penyusunan dokumen RPB ini bagian upaya meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana di Kabupaten Tanbu serta merupakan langkah strategis untuk memastikan perencanaan penanggulangan bencana yang baik serta menegaskan penyusunan dalam konfijensi di Kabupaten Tanbu.
“Disamping itu kegiatan ini untuk menyampaikan hasil susunan dokumen yang telah melibatkan berbagai pihak, dengan demikian dokumen ini diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan penindakan penanggulangan bencana di Kabupaten Tanbu yang komprehensif dan berintegrasi,” paparnya.
Kepala Pelaksana BPBD Tanbu mengatakan, tujuannya uji publik ini dalam rangka mengkaji ulang tentang resiko bencana apa saja yang ada di Kabupaten Tanbu, berdasarkan kejadian rentang waktu terjadi saat ini.
Dokumen ini dijadikan oleh pihak SKPD untuk menyusun dan mengevaluasi kembali rencana penanggulangan bencana yang ada di daerah Kabupaten Tanbu, nantinya juga masuk di rencana strategis atau Rentra.
“Dari hasil kajian ini nantinya kita akan tau bahwa di daerah ini sering terjadi rawan banjir, maka disitulah peran Dinas Sosial menyiapkan sesuai tupoksi nya begitu pula Damkar dimana masing-masing stakeholder menyusun rencana sesuai sesuai klaster yang sudah ditentukan, sementara BPBD hanya sebatas mengkoordinasikan sedangkan untuk tanggung jawabnya berada pada camat,” ucapnya.
Menurutnya lagi, semua ini harus dikaji dulu tentang titik rawan banjir, setelah itu akan dimasukan kedalam RTRWK yang di Dinas Pekerjaan Umum.
Tambahnya, dari masing-masing stakeholder tersebut mempunyai ruang klaster tersendiri dalam penanganan bencana, baik itu kesehatan maupun keamanan, penyelamatan.
“Diseluruh Dinas mandapatkan klaster tersendiri, misalnya Dinas Sosial menangani pengungsian, untuk bagian Ekonomi menangani Kesejahteraan sosialnya, sedang Dinas Kominfo adalah masuk dalam klaster Komunikasi dan nantinya akan menjadi pusat informasi,” imbuhnya.
Hasil dari kajian ini akan dibuatkan rencana penanggulangan bencana atau rencana kontijensi atau sikap penanganan saat terjadi bencana.
Untuk klaster komunikasi Kominfo akan menjadi pusat informasi yang ada di Pusdalops atau pusat pengendalian operasi.
“Pusdalops sendiri bukanlah BPBD, namun isinya adalah Forkopimda yang terdiri dari TNI dan Polri, sementara yang menjadi tugas penyimpanan informasi adalah Kominfo disaat terjadi bencana dan semoga tidak ada terjadi bencana,” terangnya.
Dia berharap, masing-masing stakeholder dapat memberikan masukan terkait dimungkinkan resiko bencana apa saja dan dimana saja yang berdasarkan pengalaman masing-masing, sehingga kajian ini bisa up tu date dan hasilnya sesuai di butuhkan di daerah ini.
“Kalau hasil kajian itu baik maka akan lebih mudah melakukan penanganan bencana dalam memberikan rasa aman terhadap masyarakat,” tutupnya. (MHL)
