Headline9.com, MARTAPURA – Terhitung sejak Minggu (12/1/2025) lalu hingga kini, hujan lebat terus mengguyur Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang menyebabkan aliran sungai irigasi Gambut meluap dan membanjiri sejumlah permukiman warga dan kawasan pasar.
Tak hanya itu, luapan air sungai juga sudah masuk ke jalan Irigasi bahkan membuat warga cukup kesulitan melintas di lokasi tersebut. Genangan banjir juga mengakibatkan terjadi kemacetan.
Agus, warga Gambut mengatakan, terjadinya luapan air sungai disebabkan bukan hanya dipengaruhi intensitas curah hujan tinggi, tetapi juga dipengaruhi dangkalnya aliran sungai lantaran pengerjaan normalisasi tidak maksimal dikerjakan pemerintah.
“Sungainya itu sudah dangkal, ketika meluap banjir. Ditambah sungainya banyak yang mati bisa dicek dari sebelah kanan jembatan Irigasi. Dari Jalan A Yani kilometer 14 sampai ke kilometer 13 itu sungainya tak berfungsi (buntu),” cetusnya, Kamis (16/1/2025) siang.
Ia yang juga berprofesi pedagang ini menyayangkan terkait hasil proyek yang sudah dikerjakan Dinas PUPRP Kabupaten Banjar lantaran asas manfaatnya bagi masyarakat tidak berdampak sama sekali terhadap pengentasan masalah banjir.
Sebelumnya, lokasi itu sempat mendapat sentuhan proyek pembangunan drainase senilai Rp752 juta lebih. Tingginya intensitas hujan, membuat drainase yang dibangun itu tak bisa membendung air hingga menyebabkan kawasan ekonomi dari sejumlah pedagang ikut terdampak.
“Tidak berdampak sama sekali, bahkan luapan air sungainya sudah sampai ke jalan,” ucapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Lurah Gambut Akhmad Syaukani, mengakui program normalisasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Irigasi – Pamajatan Gambut, Kabupaten Banjar hanya dilakukan sampai 2022.
“Itu pun kami, warga, Ketua RT dan TNI yang bergotong royong mengerjakan pembersihan sungai tepatnya pada April 2024 lalu. Tetapi, kalau normalisasi sungai yang dilakukan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III terakhir 2022, sedangkan 2023 dan 2024 tidak pernah ada lagi dilaksanakan oleh mereka,” ungkap dia.
Dirinya menyebut, keluhan warga juga sering ia terima lantaran kawasan permukiman mereka terdampak luapan air sungai yang disebabkan curah hujan tinggi. Ditambah elevasi air naik karena tak pernah dilakukan normalisasi sungai.
“Karena itu kewenangannya BWS ya kami hanya bisa menyampaikan ke warga. Harusnya kan BWS juga melek, kantor Satkernya itu tak jauh dari lokasi sungai yang mereka kelola. Pasti sering mondar mandir di lokasi, memang ada proyek dari Dinas PUPRP Kabupaten Banjar sejak September – Desember 2024 lalu dan hanya sebatas menyampaikan secara lisan saja tapi tidak bersurat ke kelurahan. Sebenarnya itu memang kawasan OP (kewenangan) BWS Kalimantan III,” bebernya.
Tapi menurutnya, ini merupakan kelalaian BWS Kalimantan III karena selama ini selalu menutup mata terhadap kewajibannya. “Kan kita tahu, mereka pasti punya anggaran, setidaknya tiap tahun dilakukan normalisasi agar masalah ini bisa dituntaskan. Adanya proyek Dinas PUPRP Banjar, itu mereka yang lalai,” ucap dia.
Saat beberapa kali dilakukan upaya konfirmasi ke Satuan Kerja (Satker) Balai Wilayah Sungai Kalimantan III di Jalan Pamajatan, Kelurahan Gambut, Kabupaten Banjar, security mereka selalu bilang kepala satker dan kepala seksinya tidak bisa ditemui. Alasannya, keduanya sedang berada di lapangan. Sementara keterangan tersebut selalu disampaikan berulang-ulang kali setiap pewarta ini melakukan konfirmasi.
Reporter: Riswan Surya | Editor: Nashrullah
