Headline9.com, MARTAPURA – Bupati Banjar H Saidi Mansyur dan Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al Habsyi, terkesan gagal merealisasikan progam pangan yang digaungkan Presiden RI Prabowo Subianto, Selasa (11/3/2025).
Pasalnya, berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Banjar dari 23 Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang tersebar di 14 kecamatan, ada 4 yang tidak aktif. Di antaranya Desa Sungai Kitano (Martapura Timur), Tambak Baru Ilir, Tambak Baru Ulu (Martapura) dan Desa Babirik (Kecamatan Beruntung Baru).
Hal ini menimbulkan kesan tak sesuai dengan arahan Presiden Prabowo serta Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, Peraturan Daerah (Perda) Nomor Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Padahal, aturan ini dibentuk dan disahkan pada zaman Bupati Banjar H Saidi Mansyur dan Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al Habsyi. Kenyataannya tak sesuai harapan, ini juga dibuktikan di salah satu desa yang kondisi LPMnya memprihatikan bahkan sudah terbengkalai sejak 2014 silam.
Kepala Desa Tambak Baru Ilir, Gusti Ahmad Munadi, mengungkapkan, penyebab tak difungsikannya lagi selain kegagalan konstruksi juga disebabkan gagal panen. “Terkait besarannya saya kurang tahu, karena bangunannya itu sebelum saya menjabat sebagai kades. Bangunannya lantainya juga retak dan mengalami penurunan itu tak lama usai pembangunan LPM rampung,” ujarnya, di ruang kerjanya, Senin (10/3/2025).
Bangunan LPM di Desa Tambak Baru Ilir ini juga kerap kali terendam banjir dengan kedalaman 20 – 30 sentimeter. Ditambah, di lokasi itu tidak adanya kelengkapan fasilitas penunjang untuk mengeringkan gabah padi guna terhindar dari genangan banjir. “Dalam pelaksanaan proses pemadatan terhadap urukan tanah, langsung ke tahap pengecoran lantai beton. Pada saat air pasang karena banjir otomatis kondisi lantai mengalami penurunan. Ditambah aset bangunannya belum dihibahkan ke Pemdes Tambak Baru Ilir, sehingga kami pun tidak dapat melakukan pemeliharaan,” ungkapnya.
Dengan adanya program dari pemerintah pusat terkait ketahanan pangan, tutur Munadi, bangunan berukuran 6 x 6 meter ini dapat segera diperbaiki dan dihibahkan sehingga dapat difungsikan kembali. Karena data yang dihimpun Pemdes Tambak Baru Ilir ada empat kelompok tani (poktan) yang aktif.
“Yang jelas, kalau pun diperbaiki bangunannya harus di tinggikan lagi agar terhindar dari genangan banjir,” pungkasnya.
Reporter: Riswan Surya | Editor: Nashrullah
