Headline9.com, MARTAPURA – Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar, Rachmat Ferdiansyah, belum mengetahui berapa kouta gas melon yang dibutuhkan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Banjar untuk 2025.
“Nah, kalau untuk kouta di 2025 jujur kami belum tahu berapa yang dibutuhkan karena itu ada di Dinas ESDM Kalsel, cuman kalau data di 2024 itu kan ada,” ujarnya, kepada awak media, Sabtu, 5 Juli 2025.
Namun secara kewenangan, kata dia, ada di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Kabupaten Banjar. Ditambah, beberapa kecamatan hingga kelurahan di Kabupaten Banjar telah menggelar operasi pasar untuk menekan terjadinya kelangkaan gas elpiji.
“Saya kurang tahu, nanti tindak lanjutnya itu ada di DKUMPP dan mereka juga sudah melakukan sidak dan menggelar operasi pasar bahkan sudah terjadwal dibeberapa titik. Termasuk, sudah memanggil agen dan pangkalan. Sementara itu dulu yang bisa kita lakukan, tapi kalau untuk hasilnya saya memang belum tahu perkembangannya sudah sejauh mana,” ucap Ferdi.
Dirinya menegaskan bahwa mitigasi sudah dilakukan pihaknya meskipun kejadian itu terus terulang tiap tahun. Disisi lain, Ferdiansyah, menyebut permasalahan ini juga didasari lantaran jumlah kouta yang disediakan PT Pertamina kurang.
Antisipasi tersebut diketahui diambil dari pangkalan terdekat. Di mana, stok gas yang harusnya menjadi jatah bagi masyarakat sekitar justru dialihkan ke dalam kegiatan operasi pasar. Hal ini merupakan tindakan sementara yang dianggap tepat untuk menekan gejolak harga gas subsidi pemerintah yang kian meroket.
Contoh, di Kecamatan Martapura Timur. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar menyediakan 280 tabung dan setiap desa dijatahi 14 gas melon dengan harga jual Rp18.500 tepatnya sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang saat ini berlaku.
“Kelangkaan terjadi karena acuan kita adalah koutanya dari Pertamina. Makanya, kembali lagi tadi kan dari PT Pertamina. Mengantisipasi tadi, koutanya kita ambil dari pangkalan untuk operasi pasar, datanya itu ada di DKUMPP Banjar,” cetusnya.
Apakah data sebelumnya harus dilakukan validasi ulang seiring sudah tak relevannya dengan kondisi sekarang? Ferdi, mengaku belum tahu sampai ke sana. “Kalau masalah itu saya kurang tahu juga dan terus terang kami belum memegang datanya karena masih pengusulan dan terkait data yang dibutuhkan itu memang ada dari DKUMPP, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sama Dinas Pertanian,” ucapnya.
Pemerintah pusat juga telah menyiapkan kouta gas elpiji 3kg skala nasional mencapai 8,3 juta metrik ton pada 2024 lalu. Sementara, Kabupaten Banjar diketahui memiliki 17 agen resmi penyaluran gas melon untuk 747 pangkalan dan dijatahi tiap tahunnya sebanyak 14 ribu metrik ton. Bahkan, sebelumnya, Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Banjar sempat mengklaim tidak ada kelangkaan di pangkalan.
Ditanyakan lagi tiga SKPD tersebut memang lamban mengusulkan? Ia menyanggah, bahwa persoalan ini belum ada kejelasan dari Pemerintah Provinsi Kalsel mengenai berapa kouta gas melon yang diterima Kabupaten Banjar di 2025. Bahkan, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel juga belum meminta jumlah data kouta gas melon kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar. Akibatnya, stok gas bersubsidi dari pemerintah kembali langka.
“Bukan, surat dari Pemprov Kalsel yang belum kami terima, biasanya kami diminta untuk mengumpulkan data itu. Tapi, sampai saat ini belum ada. Seperti tahun 2024, berdasarkan hasil surat itu tiga SKPD ini harus mengumpulkan data agar dapat mengusulkan berapa total gas elpiji yang dibutuhkan,” pungkasnya.
Kenyataan di lapangan justru masyarakat yang tergolong layak mendapatkan gas elpiji 3 kg bersubsidi itu masih banyak membeli ke pengecer dengan merogoh kocek tak biasa atau di atas HET antara Rp50 ribu hingga Rp55 ribu per tabungnya. Persoalan tersebut sempat dirasakan di 2024. Menyikapi terjadinya kelangkaan, DKUMPP Kabupaten Banjar bersama PT Pertamina sempat meluncurkan aplikasi Merchant Apps Pangkalan (MAP) yang ditujukan untuk masyarakat yang berhak membeli gas melon dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) termasuk dari sektoral UMKM.
Reporter: Riswan Surya | Editor: Nashrullah
