Headline9.com, SAMARINDA – Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim) mendesak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur mengusut sejumlah dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tuntutan itu disampaikan menjelang aksi damai yang akan digelar pada Jumat, 25 Juli 2025, di Kantor Gubernur Kaltim dan Kejati Kaltim.
Koordinator Lapangan AMAK Kaltim, Faisal Hidayat, Rabu (23/7/2025), menyebut sejumlah kasus yang mereka soroti, di antaranya dugaan penggelapan dan manipulasi pajak oleh PT Barokah Karya Energy (BKE), praktik nepotisme dalam seleksi direksi perusahaan daerah, keterlibatan sosok “penguasa bayangan” berinisial H di lingkungan Pemprov, serta indikasi korupsi dalam renovasi gedung DPRD Kaltim.
“Kami mendesak Kejati Kaltim memeriksa kontraktor dan sumber anggaran renovasi gedung DPRD, karena pengerjaannya menimbulkan banyak pertanyaan,” ujar Faisal. Ia juga menilai bahwa pembagian fasilitas ruang di gedung dewan tidak merata dan perlu ditelusuri lebih lanjut.
Menurutnya, PT BKE patut diselidiki atas dugaan manipulasi pajak yang dinilai sebagai tindakan melawan hukum dan mencederai keadilan masyarakat. Ia juga menyinggung adanya kedekatan perusahaan tersebut dengan oknum pejabat Kaltim.
“Kaltim bukan milik keluarga atau golongan tertentu. Pemerintahan harus dijalankan berdasarkan aturan, bukan kedekatan atau hubungan kekeluargaan,” katanya.
Faisal menyatakan, aksi damai pada Jumat akan melibatkan sekitar 100 peserta dan berlangsung serentak di dua lokasi utama di Samarinda. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk dorongan agar Kaltim bersih dari praktik KKN.
AMAK Kaltim juga menyerukan agar seluruh elemen masyarakat ikut mengawasi kinerja pemerintah daerah dan menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
