Headline9.com, JAKARTA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK) Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta Selatan, Jumat (15/8/2025). Mereka mendesak KPK segera menindaklanjuti sejumlah laporan dugaan korupsi yang sebelumnya telah disampaikan.
Koordinator aksi, Adi Haryanto, menyebut kedatangan ini merupakan aksi kedua mereka di KPK. Ia menegaskan pihaknya berkomitmen mengawal kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kalimantan Timur.
“Ini bentuk komitmen kami. Kami tidak akan main-main. Aksi damai ini akan terus kami lakukan, bahkan seminggu sekali jika perlu, sampai KPK menindaklanjuti laporan kami,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, massa membawa dan membentangkan berbagai poster bertuliskan pesan sindiran dan tuntutan, di antaranya “Hijrah untuk Kebaikan Bukan untuk Pungli”, “Kaltim Bukan Warisan Keluarga”, “KPK Usut Tuntas Renovasi Gedung A, B, C, D, E DPRD Provinsi Kaltim”, serta “Usut Kredit Macet Bank Kaltimtara”.
AMAK Kaltim mengajukan tiga tuntutan utama, yakni:
- Mendesak KPK berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit kredit macet pada Bank Kaltimtara.
- Mendesak KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan korupsi renovasi gedung DPRD Provinsi Kaltim.
- Mendesak KPK berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna memeriksa laporan pajak perusahaan yang disinyalir berada dalam lingkaran pejabat Kalimantan Timur.
Adi menegaskan bahwa AMAK Kaltim siap membantu KPK dalam proses pemberantasan korupsi. Menurutnya, data dan informasi yang mereka miliki akan diserahkan untuk mempercepat proses hukum.
“Data yang kami punya pasti kami serahkan ke KPK. Kami berharap ini mempercepat penanganan kasus,” katanya.
Selain di KPK, AMAK Kaltim juga menggelar aksi di depan Kejaksaan Agung RI sebagai bagian dari langkah berkelanjutan menekan penegak hukum agar memproses kasus-kasus dugaan korupsi di daerah mereka.
“Setelah aksi di KPK, kami lanjut ke Kejagung. Ini akan kami lakukan terus sampai ada tindak lanjut,” tutup Adi.
Aksi ini menjadi rangkaian tekanan publik yang dilakukan mahasiswa untuk mendorong transparansi dan penegakan hukum di Kalimantan Timur, khususnya terkait proyek renovasi gedung DPRD Provinsi dan dugaan kredit macet di Bank Kaltimtara.
