Rabu, September 24, 2025
BerandaBanjarDiduga Mark Up, APDESI Kabupaten Banjar Tantang APIP Periksa Pemerintahan Desa

Diduga Mark Up, APDESI Kabupaten Banjar Tantang APIP Periksa Pemerintahan Desa

Headline9.com, MARTAPURA – Ketua DPC Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Banjar, Kasmayuda, tantang Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk telisik penggunaan anggaran pengadaan barang dan jasa (PBJ) tingkat desa.

Pasalnya, sebanyak 277 pemerintahan desa (pemdes) di Kabupaten Banjar disinyalir melakukan mark up dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ). Termasuk, pengadaan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek).

“Harga barang hasil dari pengadaan tentunya menyesuaikan spesifikasi kan. Tapi kalau mark up itu bisa saja Inspektorat Kabupaten Banjar memeriksa, silahkan periksa desa mana saja. Mark up atau tidak, tergantung desanya kan,” ucapnya, kepada dua awak media, saat dilaksanakannya Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diikuti ratusan kepala desa (kades) dan dihadiri Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Banjar, di salah satu hotel ternama, Kota Banjarmasin, Minggu (21/9/2025).

img 20250923 wa01431831613381342013600
KETERANGAN: Bimtek Pemdes yang diikuti kades. Kegiatan ini diinisiasi APDESI Kabupaten Banjar dan mengundang Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjar sebagai narasumber, Minggu (21/9/2025) sore.

Kasmayuda mempersilahkan APIP untuk memeriksa tiap desa, jika terdapat kerugian negara, akibat pengadaan barang dan jasa. Baik yang bersumber dari Dana Desa (DD) ataupun Anggaran Dana Desa (ADD). “Kalau memang terbukti, desa siap mengganti,” ungkap dia yang juga menjabat Kades Bakambat, Kecamatan Aluh-Aluh.

BACA JUGA :  Kebutuhan Infrastruktur Paling Menonjol

Berkaitan barang yang dipergunakan rusak, di antaranya Printer merek Brother dan monitor Lenovo. Bahkan belum genap setahun, kata Kasmayuda, itu murni kesalahan dari pemerintahan desa (pemdes). “Sebenarnya desa yang tidak bisa menggunakan. Kadang, mereka tidak mau bertanya, itu kan mesin canggih dan diotak-atik sendiri akhirnya rusak padahal memang tidak paham penggunaan barangnya,” katanya.

Kabarnya tiap desa dimintai anggaran sebesar Rp200 juta bersumber ADD untuk PBJ, Kasmayuda, tak mengetahui terkait itu. “Namun, Bupati Banjar H Saidi Mansyur menyetujui penambahan ADD yang diterima 277 desa, dan itu dari hasil pertemuan kami. Kalau anggaran (Rp200 juta) saya tidak tahu dan itu tidak ada, semua tergantung desa dan apa sih yang dibutuhkan,” ungkapnya.

BACA JUGA :  Srikandi Bercadar Mahipa Berhasil Rebut Juara 1 Orienteering Tupan Meratus

Pengadaan barang dan jasa (PBJ) juga diakomodir APDESI Kabupaten Banjar, diketahui bersumber dari DD dan ADD. Di mana, PBJ dilaksanakan pada tahun 2023 (untuk pengadaan 2024) dan 2024 (pengadaan pada tahun 2025), di antaranya;

Digitasi peta dan toponimi mengucurkan Rp22,5 juta, Laptop MSI Modern 14 sebesar Rp20 juta, CCTV merek Dahua dan monitor Rp15 juta, TV LED merek Samsung 55 inc sebesar Rp15 juta, dua setelan baju pemadam Rp15 juta, sound system merek Baretone Rp15 juta, mesin alkon QFP200 fullset dan alkon Matsumoto Platinum Rp15 juta, Kamera DSLR merek Sony Rp15 juta, Bimtek Pemdes Rp4,5 juta dan Gidesmanis.id Rp20 juta plus pemeliharaan Rp3,5 juta per tahun.

Reporter: Riswan | Editor: Nashrullah

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

Most Popular