headline9.com, RANTAU – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapin meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di musim penghujan. Upaya mitigasi digerakkan berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) Tapin 2023–2028 yang telah memetakan wilayah rawan banjir dan tanah longsor di sejumlah kecamatan.
Ancaman hidrometeorologi—terutama banjir dan longsor—kembali menjadi prioritas pemerintah daerah. Melalui sinergi lintas sektor dan penguatan kapasitas masyarakat, BPBD menegaskan komitmen untuk menekan risiko bencana secara terencana dan berkelanjutan.
Berbagai strategi pencegahan kini digencarkan. Salah satunya melalui Sosialisasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) pada tingkat TK, SD, dan SMP untuk membangun budaya sadar bencana serta kesiapan evakuasi bagi pelajar dan tenaga pendidik.
Tidak hanya menyasar sekolah, BPBD Tapin juga melaksanakan sosialisasi kesiapsiagaan bagi masyarakat di tiga desa dan kelurahan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Program tersebut diperkuat melalui percepatan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) yang menjadi fokus mitigasi di wilayah berbasis risiko.
Untuk mengurangi potensi banjir, BPBD bersama TNI, Polri, Basarnas, relawan kemanusiaan, dan jajaran perangkat daerah melaksanakan kegiatan massal “Balarut di Banyu Sungai Tapin”. Aksi ini difokuskan pada pembersihan aliran sungai dari tumpukan sampah dan sedimentasi yang dapat menghambat kelancaran arus air.
Selain mitigasi struktural, BPBD juga meningkatkan edukasi publik melalui pemasangan spanduk kewaspadaan, imbauan keselamatan, dan media luar ruang di titik-titik rawan bencana.
Kepala Pelaksana BPBD Tapin, H. Muhammad Nor, menegaskan bahwa pembentukan Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana menjadi kebutuhan mendesak mengingat kondisi geografis dan riwayat kejadian bencana di Tapin.
“Desa tangguh bencana bukan hanya program, tetapi kebutuhan. Dengan keterlibatan semua pihak dan masyarakat, risiko dapat ditekan dan keselamatan warga bisa lebih terjamin,” ujarnya.
