Headline9.com, MARTAPURA – Pematangan lahan yang merupakan tahap pertama persiapan untuk pembangunan fisik Rumah Sakit (RS) Tipe D yang berlokasi di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, banyak meleset dari perencanaan yang dibuat.
Salah satu yang jadi sorotan dari berbagai pihak adalah akses jalan menuju lokasi proyek yang tak masuk dalam perencanaan awal, namun harus dikerjakan. Padahal jauh sebelum pelaksanaan, hal penting yang harusnya dilakukan adalah lebih dulu membuat akses jalan menuju lokasi pematangan lahan.
Hal tersebut juga sudah pernah disampaikan oleh pihak kecamatan dan kelurahan setempat sebelum pelaksanaan proyek pematangan lahan dilakukan tepatnya saat persiapan perencanaan.
Lurah Gambut, Akhmad Syaukani, mengungkapkan, bahwa pihaknya sempat melakukan koordinasi baik dengan Dinas Kesehatan dan Dinas PUPRP Kabupaten Banjar. “Kami telah menyampaikan itu sekitar Juni dan Juli 2024, agar sebaiknya akses menuju proyek pematangan lahan lebih dulu dibangun jalan, karena memang sebelumnya tidak ada akses sampai ke lokasi dan hal ini juga sudah kami sampaikan sebelum dilakukannya kajian,” ujarnya, saat dikonfirmasi, pada Rabu (25/2/2026).
Padahal, lanjut dia, Dinas Kesehatan dan Dinas PUPRP Kabupaten Banjar diketahui beberapa kali telah melakukan peninjauan ke lokasi untuk memantapkan persiapan pematangan lahan pada 2024 lalu. Namun, satu sisi pelaksanaan proyek yang dikerjakan PT RIZKY KARYA NUSANTARA justru baru dimulai pelaksanaannya pada awal Oktober 2025. Sementara, sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk proyek tersebut sudah bisa dilakukan awal Agustus 2025.
Aktivitas proyek ini juga sempat terhenti pada Desember 2025, alasannya banjir. Namun, Kelurahan Gambut kala itu tidak mengalami bencana tersebut. Januari 2026 lalu, PT RIZKY KARYA NUSANTARA juga sempat meminta laporan tertulis ke Kelurahan Gambut terkait debit air dan ketinggian banjir. Hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk dasar administratif penghentian sementara dari proyek pematangan lahan.
“Permintaan itu kami tolak dan kami tidak punya kewenangan terkait mengeluarkan data ketinggian debit air, karena bukan sungai tapi lokasi di sana itu kan rawa,” bebernya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kendalanya adalah akses jalan menuju lokasi proyek sulit dilalui oleh truk pengangkut material akibat curah hujan tinggi, bukan disebabkan pematangan lahan terendam banjir.
Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar Tak Tahu Perencanaan Awal RS Tipe D, Termasuk Pemenang Tender
Perencanaan pematangan lahan Rumah Sakit (RS) Tipe D Gambut jadi sorotan. Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar justru tak mengetahui perencanaan tersebut, termasuk penunjukan pemenang lelang yang statusnya saat ini sedang berhadapan dengan hukum.
Muncul pula pertanyaan, apakah selama proyek pelaksanaan di tahap pertama pembangunan RS Tipe D tak matang. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, Anna Rusiana lebih memilih jawaban aman. “Kalau itu nanti ada yang menjawabnya, kita hanya melakukan pengawasan dan proyek itu kan mangkrak. Mangkrak tadi kenapa? Karena medannya (lokasi dan jarak) tadi tidak bisa dilewati,” katanya, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, pada Sabtu, 7 Februari 2026 lalu.
Dinkes Kabupaten Banjar mengklaim bahwa lokasi bakal dibangunnya RS Tipe D di Kecamatan Gambut itu dinilai strategis. Ketika ditanya alasan strategis, kenapa justru akses jalan menuju lokasi tidak dibangun lebih dulu agar memudahkan proses pematangan lahan? Anna kembali menjawab, “Nah itu dia yang kita pertanyakan apakah proyek dengan nilai Rp10 miliar tadi sudah termasuk pembuatan jalan? Jawaban Plt Kadinkes tidak ada dalam perencanaan, bagaimana bisa proyek mangkrak ini selesai sementara jalannya saja tidak ada, terus seperti apa truknya bisa masuk membawa material ke sana. Kalau tidak ada akses jalan ya tidak mungkin lancar kan,” ucapnya.
Proyek RS Tipe D Dapat Pendampingan Kejari Kabupaten Banjar
Proyek yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 dengan nilai pagu sebesar Rp10 miliar yang dikerjakan PT RIZKY KARYA NUSANTARA, diklaim progresnya sudah sekitar 75 persen. Kegiatan tersebut juga mendapat pendampingan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Banjar.
“Kita juga menanyakan pemborong (pemenang tender, red) yang tidak ada, kata Plt Kadinkesnya itu merupakan kewenangan aparat penegak hukum karena proyek ini didampingi pihak Kejari Kabupaten Banjar,” beber Anna Rusiana.
Lantaran gagal dituntaskan sesuai perjanjian yakni 15 Desember 2025 lalu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banjar kemudian memberikan penambahan waktu 50 hari yang ditargetkan rampung Maret 2026. Namun, berkaitan akses jalan yang tak dianggarkan dalam perencanaan hingga mengambil alokasi dari Rp10 miliar dengan nilai kontrak Rp8,85 miliar itu, politisi dari Partai Gerindra tersebut tak mengetahui. “Nah tidak, tadi penjelasannya untuk akses jalan nanti akan berkoordinasi dengan Dinas PUPRP. Kalau Dinkes menjawabnya nilai Rp10 miliar itu hanya untuk pematangan lahan saja,” katanya lagi.
Komisi IV DPRD Pertanyakan Urutan 5 Jadi Pemenang Tender di UKPBJ Setdakab Banjar
Mengingat kegiatan ini disebut-sebut sebagai proyek strategis pemerintah, Anna justru mempertanyakan terkait proses tender pemenang proyek RS Tipe D yang dilakukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.
“Berdasarkan pernyataan Dinkes tadi pemenang tender itu berada di urutan ke- 5 (kelima). Padahal kita ketahui, kontraktor dari perusahaan tersebut berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) terhitung sejak tahun 2024. Sementara, baru diketahui Januari tadi dan hal itu yang kita pertanyakan ke tim Kelompok Kerja (Pokja) UKPBJ Setdakab Banjar,” paparnya.
Ditanya apakah sebelumnya sudah pernah melakukan rapat keseluruahan terkait perencanaan awal tahap pertama RS Tipe D, Anna menjawab. “Mungkin lebih jelasnya kita akan lakukan lagi rapat lanjutan (gabungan, red),” ujarnya kepada awak media.
Pembuatan Jalan Sementara Tak Ada Dalam Perencanaan Awal
Plt Kepala Dinkes Kabupaten Banjar, Noripansyah, mengaku bahwa pembuatan akses jalan sementara tidak masuk dalam perencanaan awal namun perubahannya dilakukan dengan pihak penyedia melalui addendum. “Dalam perencanaan tidak ada. Kita alokasikan 20 persen dari pagu Rp10 miliar sekitar Rp800 juta dan mau tak mau harus ada anggaran yang dikorbankan dong. Sebenarnya proyek itu hanya sebatas pematangan lahan tidak untuk akses jalan. Proyeknya itu ada pemasangan galam cerucuk, pengurugan tanah, pemasangan dinding batu dan geotek. Kalau pemasangan dinding batu baru tercapai 40 persen,” bebernya, pada 7 Januari 2026.
Kendali Penuh Pemenang Tender Ditangan UKPBJ Setdakab Banjar
Berkiatan siapa penentu pemenang tender, kata Ipan, semua kendali ada ditangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.
“Proses lelang (tender) sekali lagi bukan kewenangan kami di Dinas Kesehatan. Biasanya sudah ada pemenang dari UKPBJ, baru diserahkan ke kita dan berkontrak,” pungkas pejabat definitif Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banjar.
Diketahui, lahan untuk pembangunan RS Tipe D merupakan hibah dari mantan Ketua DPRD Kabupaten Banjar, H Rusli, dengan luas mencapai 2 hektare (Ha). Untuk jarak tempuh menuju lokasi pematangan lahan dari Jalan Pemanjatan, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut mencapai 2,7 kilometer (KM) dengan lebar berkisar antara 8 meter hingga 12 meter.
Reporter: Riswan | Editor: Nasrullah
