headline9.com, BANJARBARU – RSD Idaman Banjarbaru terus memperkuat posisinya sebagai fasilitas kesehatan rujukan utama di Kalimantan Selatan melalui berbagai langkah strategis yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan dan modernisasi sistem kesehatan.
Rumah sakit milik Pemerintah Kota Banjarbaru tersebut menempatkan kepuasan masyarakat sebagai indikator utama dalam setiap pembenahan layanan yang dilakukan secara berkelanjutan.
Kepala Unit Humas, Pemasaran, dan Customer Service RSD Idaman Banjarbaru, Muhammad Abrar, menyampaikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan menjadi prioritas utama dalam operasional rumah sakit. Evaluasi rutin dilakukan melalui survei kepuasan pelanggan untuk memastikan setiap pasien memperoleh layanan yang cepat, ramah, dan humanis.
“Kami menyadari bahwa kenyamanan pasien bukan hanya soal kesembuhan medis, tetapi juga bagaimana pelayanan diberikan dengan baik dan efisien,” ujarnya.
Dalam upaya meningkatkan pelayanan medis yang lebih komprehensif, rumah sakit ini terus melakukan pembaruan sarana dan prasarana. Transformasi juga diperkuat melalui inovasi digital, terutama pada sistem pendaftaran pasien guna memangkas waktu antrean.
Dari sisi sumber daya manusia, hingga Maret 2026, operasional rumah sakit didukung oleh 975 pegawai. Komposisinya terdiri dari 437 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 62 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta 459 tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Untuk layanan medis, RSD Idaman Banjarbaru diperkuat oleh 41 dokter spesialis, 27 dokter umum, 348 perawat, serta 83 bidan. Selain itu, pelayanan juga didukung oleh Profesional Pemberi Asuhan (PPA) lainnya seperti farmasis, nutrisionis, analis kesehatan, radiografer, dan tenaga pendukung lainnya.
“Jumlah ini menunjukkan kesiapan kami dalam menghadirkan layanan spesialis yang lengkap. Seluruh lini, baik medis maupun administrasi, bekerja optimal untuk melayani masyarakat Banjarbaru,” tegas Abrar.
Menanggapi kebijakan nasional terkait layanan BPJS Kesehatan, pihak rumah sakit memastikan proses transisi berjalan lancar. Hal ini berkaitan dengan sejumlah peserta JKN-KIS yang kepesertaannya dinonaktifkan akibat pembaruan data sosial ekonomi.
Sebagai solusi, Pemerintah Kota Banjarbaru telah menerapkan sistem Universal Health Coverage (UHC) agar masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan.
Melalui kebijakan tersebut, warga yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga Banjarbaru tetap bisa mendapatkan pelayanan meski kepesertaan jaminan kesehatannya tidak aktif. Masyarakat hanya perlu mendatangi Dinas Sosial setempat dengan membawa persyaratan administrasi seperti KTP, Kartu Keluarga, serta surat pengantar dari RT untuk proses pengaktifan kembali.
Langkah ini diharapkan mampu memastikan akses layanan kesehatan tetap terbuka bagi seluruh masyarakat sekaligus memperkuat sistem perlindungan sosial di Kota Banjarbaru.
