headline9.com, BANJARMASIN – Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Kalimantan Selatan, Hj. Fathul Jannah Muhidin, mendorong percepatan implementasi Posyandu Wasaka 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah tersebut dibahas dalam rapat persiapan Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penyelenggaraan Posyandu Wasaka 6 SPM dan finalisasi Rencana Strategis (Renstra) Posyandu Kalimantan Selatan Tahun 2026–2030 di Aula Sasangga Banua, Eks Kantor Gubernur Km 0 Banjarmasin, Selasa (2/6/2026).
Dalam arahannya, Hj. Fathul Jannah Muhidin menegaskan Posyandu tidak lagi dipandang sebagai program yang hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. Menurutnya, Posyandu telah berkembang menjadi pusat pelayanan dasar masyarakat yang mencakup enam bidang pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal.
“Saya meminta seluruh kepala SKPD ikut serta dan memprioritaskan program Posyandu agar terwujud Posyandu Wasaka 6 SPM yang berkualitas. Posyandu bukan hanya milik sektor kesehatan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing,” tegasnya.
Ia menjelaskan, penyusunan Renstra Posyandu Wasaka 6 SPM Tahun 2026–2030 menjadi pijakan strategis dalam membangun sumber daya manusia Kalimantan Selatan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
Menurutnya, dokumen tersebut menjadi cetak biru pembangunan berbasis keluarga dan masyarakat dengan mengintegrasikan layanan kesehatan, pendidikan, sosial, pangan dan gizi, lingkungan hidup, hingga perlindungan perempuan dan anak dalam satu sistem pelayanan.
“Renstra ini kita susun sebagai blueprint pembangunan sumber daya manusia berbasis keluarga dan masyarakat. Di dalamnya terintegrasi pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, pangan dan gizi, lingkungan hidup, hingga perlindungan perempuan dan anak dalam satu sistem tata kelola yang terpadu,” ujarnya.
Istri Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin itu mengatakan berbagai persoalan pembangunan harus diselesaikan mulai dari tingkat keluarga. Karena itu, Posyandu perlu diperkuat agar mampu menjadi pusat pelayanan dasar yang mudah dijangkau dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Melalui Posyandu Wasaka 6 SPM, kita ingin menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat, lebih tepat sasaran, lebih terintegrasi, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah. Posyandu harus menjadi pusat pelayanan dasar yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan program Posyandu Wasaka akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Menurutnya, pembangunan yang dimulai dari keluarga menjadi fondasi penting untuk mendukung visi Kalsel Bekerja, termasuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan sebesar 8,1 persen pada 2030 dan mewujudkan Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Logistik Kalimantan 2045.
Dalam rapat tersebut juga dipaparkan sejumlah target yang ingin dicapai hingga tahun 2030. Di antaranya seluruh Posyandu di Kalimantan Selatan aktif menyelenggarakan enam Standar Pelayanan Minimal, seluruh kecamatan memiliki Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu yang aktif, seluruh keluarga terdata dalam sistem, serta seluruh kabupaten dan kota terintegrasi melalui Dashboard Posyandu Wasaka.
“Target-target ini bukan sekadar angka, tetapi menjadi arah bersama yang harus kita capai melalui kolaborasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Dengan sinergi yang kuat, saya optimistis Posyandu Wasaka akan menjadi model pelayanan dasar yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya.
