headline9.com – BALANGAN – DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Balangan menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di DPRD Balangan, Senin (13/7/2026). Dalam pembahasan tersebut, Pemkab Balangan menegaskan pentingnya efisiensi anggaran di tengah penyesuaian kebijakan fiskal dan transfer ke daerah.
Wakil Bupati Balangan, Akhmad Fauzi, mengatakan persetujuan bersama terhadap Raperda tersebut menjadi bagian dari bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, fraksi, panitia khusus, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Balangan atas pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 hingga mencapai persetujuan bersama,” katanya.
Menurut Akhmad Fauzi, pembahasan Raperda telah mengakomodasi berbagai masukan dan rekomendasi DPRD. Hal tersebut menjadi bagian dari penyempurnaan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah.
Di sisi lain, LKPD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Capaian tersebut, kata Akhmad Fauzi, menunjukkan pengelolaan keuangan daerah tetap berada dalam kondisi yang baik. Namun, pemerintah daerah tetap harus menghadapi tantangan fiskal akibat penyesuaian kebijakan nasional dan perubahan transfer ke daerah.
Karena itu, perangkat daerah diminta tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran, tetapi memastikan setiap belanja memberikan hasil dan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
“Kita harus bekerja lebih cerdas, efektif, dan efisien agar anggaran yang tersedia benar-benar mampu mendukung percepatan pembangunan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Balangan,” tegasnya.
Ia berharap persetujuan Raperda tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif. Pengelolaan keuangan daerah juga diharapkan semakin transparan, akuntabel dan berorientasi pada pencapaian program pembangunan.
Dengan disepakatinya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, pemerintah daerah selanjutnya memiliki dasar untuk menuntaskan proses penetapan regulasi tersebut. Tantangan berikutnya adalah memastikan kualitas pengelolaan anggaran tetap terjaga di tengah ruang fiskal daerah yang semakin membutuhkan efisiensi.
