Program Padat Karya Swakelola Bidang SDA PUPR Capai 68,9 Persen

HEADLINE9.COM, BANJARBARU – Realisasi Program Padat Karya Swakelola Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel mencapai 68,9 persen.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar melalui Kabid SDA, Masrai Zulzai yang menyebutkan hingga Jumat (18/09/20) mencapai 68,9 persen dari anggaran Rp 1, 15 miliar.

Program Padat Karya Swakelola SDA Dinas PUPR Provinsi Kalsel umumnya berupa kegiatan pemeliharaan rutin di beberapa Kabupaten seperti Tanah Bumbu, Banjar, HST, Batola, Tapin, HSU dan Tabalong.

“Sudah terserap sebesar 68,9 persen pada posisi Jumat 18 September dari anggaran Rp 1,15 miliar dengan total penyerapan atau pelaksanaan sebanyak 7.040 hari orang kerja atau HOK,” jelasnya saat ditemui diruangannya, Selasa (22/09) siang.

Masrai menjelaskan, jika diasumsikan dalam 1 grup pekerja itu melakukan kegiatan selama 10 hari, berarti telah menyerap 704 tenaga kerja untuk bidang SDA.

Sementara itu jenis pekerjaan Swakelola Padat Karya tidak sebesar seperti pada paket tender, karena program ini hanya berupa pekerjaan sederhana dan tersebar pada beberapa lokasi.

Misalnya di Kabupaten HST sebanyak 11 lokasi berupa kegiatan pemeliharaan rutin  di saluran primer dan sekunder,  bangunan air.

Kegiatan Padat Karya Swakelola SDA tersebut dilakukan di daerah irigasi maupun rawa yang merupakan kewenangan provinsi.

“Salah satu jenis pekerjaan Padat Karya Swakelola SDA di  Kabupaten HST misalnya berupa pemeliharaan rutin saluran primer dan sekunder pada Daerah Irigasi Mangunang,” bebernya.

Selain itu, di Kabupaten Batola ada sebanyak 8 lokasi  Program Padat Karya Swakelola SDA berupa pekerjaan pemeliharaan rutin  di daerah rawa.

Untuk Kabupaten Tabalong , terdapat 1 lokasi berupa pekerjaan pemeliharaan bendung dan rumah petugas jaga di Daerah Irigasi Kinarum. Termasuk juga pekerjaan pemeliharaan rutin di saluran primer dan sekunder.

Menurut Masrai, program Padat Karya Swakelola SDA bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mendistribusikan dana ke desa . (HL9/Ptr)