Headline9.com, BATULICIN – Beberapa Dinas terkait dijajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) melakukan audiensi ke Fraksi PKB DPR RI, dalam rangka memaparkan berbagai usulan yang bersentuhan Dinas tersebut.
Audiensi dihadiri Bupati Tanbu dr. HM. Zairullah Azhar beserta Sekretaris Daerah (Sekda), Kabupaten Tanbu Dr. H. Ambo Sakka yang secara langsung disambut ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal, S.Ag. Senin (22/3) DPR RI Jakarta.
Dalam audiensi tersebut tampak ketua Fraksi membuka ruang segala usulan Dinas terkait serta permasalahan di daerah.
“Ini rumah rakyat dan kami ini adalah selaku aspirator rakyat yang sudah disumpah, tentunya kami siap menerima segala keluhan ditiap daerah,” kata ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal, saat membuka audiens dihadapan Kepala SKPD terkait selaku pemohon berbagai usulan.
Setelah ada berbagai usulan ini, maka pihaknya akan menindaklanjuti lewat pleno fraksi dan nantinya akan jadi prioritas pada leding sektor, terkait apa yang sudah menjadi aspirasi dari Kabupaten Tanbu.
Dia sampaikan, tak berapa lama lagi sekitar 18 Mei akan ada pembahasan APBN 2024, maka melalui itulah aspirasinya bisa dimasukkan di kebijakan ekonomi makro, serta berbagai pokok kebijakan piskal yang akan di bahas di DPR.RI, karena ini berkaitan dengan Musrenbang melalui tingkat Kabupaten yang sudah berjalan.
“Setelah Musrenbang Provinsi nanti lanjut ke Musrenbang nasional yang dikirim ke DPR RI melalui menteri keuangan selaku bendahara negara yang akan menyampaikan paparan dari seluruh perencanaan baik Sabang sampai Merauke,” ucapnya.
Tak kalah penting dalam usulan tersebut, Bupati Tanbu Zairullah Azhar sempat menyinggung masalah kesejahteraan anak se- Indonesia khususnya anak yatim-piatu yang sangat membutuhkan payung hukum.
Bupati sampaikan bahwa jumlah anak yatim ada 4 ribu lebih dengan 7 ribu panti se-Indonesia, jadi tinggal undang-undang untuk APBN nya belum ada.
“Ini menyangkut ribuan anak yatim di Indonesia kami pun berharap ada regulasi anggaran APBN kedepannya, demi perbaikan nasib mereka se-Indonesia,” terangnya.
Persoalan anak yatim Sekda Tanbu H. Ambo Sakka menjelaskan dihadapan ketua Fraksi, bahwa persoalan kesejahteraan anak yatim se-Indonesia sebelumnya menjadi usulan dikementrian Sosial RI, hal ini berkaitan dengan status Bupati sebagai ketua umum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak se-Indonesia.
“Kebetulan pak Bupati ini adalah selaku Presiden Anak Yatim,” imbuhnya.
Terkait bendungan, H. Ambo Sakka juga menjelaskan, bahwa hal ini sudah direspon oleh kementerian PU PR, setelah itu di Bappenas sudah masuk di perencanaan nasional, hingga saat ini pemerintah daerah masih nunggu ijin dari kementerian lingkungan hidup, dimana ini menyangkut perubahan status tanah dari hutan lindung.
Kemudian Sekda juga bicara tentang pertanian, Dia pun menerangkan tentang persiapan Kalimantan Selatan sebagai lumbung pangan berkaitan Ibu Kota Negara yang baru.
“Diharapkan Kalimantan Selatan atau Tanbu sebagai penyangga dengan IKN maka usulan pertanian di DPR RI bisa di akomodir,” tuturnya.
Sementata itu, selain beberapa sektor yang menjadi bahasan, kepala Dinas lainnya juga punya persoalan termasuk didalamnya masalah Pegawai Perjanjian Kerja atau PPPK, termasuk persoalan Kesehatan, serta anggaran program Dinas yang tidak dimasukan dalam APBN 2023 seperti Dinas PUPR penunjang program infrastruktur jalan dan jembatan serta penunjang program dari Dinas Komunikasi Dan Informatika seperti yang turut disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Tanbu Ardiansyah.S.Sos. (Hal)
