Headline9.com, BANJARBARU – Berdasarkan hasil perkiraan pembangunan gedung DPRD Kalsel, di Banjarbaru, dengan luas lahan sekitar 2,9 hektare (Ha) ternyata belum mencukupi. Idealnya, lahan yang disediakan maksimal seluas 5 hektare (Ha).
Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah BPKAD Kalsel, Muhammad Hidayatullah, mengungkapkan, meskipun lahan tersebut dipastikan siap dibangun. Namun yang jadi persoalan luasannya yang kurang.
“Awalnya itu luasnya 2 hektare setelah dihitung-hitung ternyata masih kurang. Berdasarkan pemintaan Ketua DPRD Kalsel, kita perjuangkan dan akhirnya bisa ditambah jadi 2,9 hektare,” ujar dia, di ruang kerjanya, Banjarbaru, Selasa (19/12/2023).
Salah satu alasan masih kurangnya lahan 2,9 hektare ini dipengaruhi tingginya mobilitas legislatif yang dapat menyebabkan pembludakan kantong parkir dan berujung susah untuk keluar masuk.
“Lahan di SKPD itu kan sudah ada luasan masing-masing. Jadi alternatifnya itu mudah-mudahan diadakan anggaran untuk ganti rugi lahan lagi kepada masyarakat atau luasan daripada kawasan Hutan Hujan Tropis bisa dikurangi,” mintanya.
Lebih lanjut, Hidayatullah, menuturkan, dari penghitungan mereka luas lahan yang dianggap cukup itu berkisar 3 – 5 hektare. “Status tanah aman, sudah diploting BPN Banjarbaru dan kita juga sudah daftarkan untuk disertipikatkan,” bebernya.
Lokasi bangunan gedung DPRD Kalsel ini nantinya bakal berdampingan dengan kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 9 Kalimantan serta tak jauh dari kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Disisi penganggaran, Kabid Perencanaan Anggaran BPKAD Kalsel, Fatkhan, mengatakan, alokasi pembangunan gedung DPRD Kalsel sumber keseluruhannya lewat APBD tahun 2024.
Total alokasi yang disediakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan hampir Rp50 miliar yang pembangunannya dilaksanakan bertahap.
“Anggarannya itu bekisar Rp49.99 miliar ya hampir Rp50 miliar sebenarnya. Info dari Dinas PUPR Kalsel rencananya dilakukan bertahap,” tuturnya.
Perkara belum cukup, kata Fatkhan, akan diakomodir lewat APBD Perubahan 2024. “Intinya pembangunan gedung DPRD Kalsel sudah terakomodir di Ranperda sebesar hampir Rp50 miliar,” bebernya.
Menyoal lahan yang masih dianggap kurang dan didagang-gadang harus menambah alokasi anggaran, dirinya berkata, hingga kini belum menerima laporan tersebut dari bidang aset BPKAD Kalsel.
“Kalau memang ada usulan pembelian lahan kami akan menerima usulan tersebut. Pertama arahan pimpinan seperti apa, kemudian kita lihat lagi kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan proyek-proyek prioritas lainnya,” pungkasnya.
Reporter : Riswan Surya
Editor : Nasrullah
