Headline9.com, BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor, yang akrab disapa Paman Birin, menekankan pentingnya memperkuat aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur dalam mencapai reformasi birokrasi. Pesan ini disampaikan melalui Sekretaris Daerah, Roy Rizali Anwar, dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Regional Kalimantan Bidang Organisasi dan Kepegawaian yang berlangsung di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Rabu (29/5) pagi.
Paman Birin menyatakan harapannya agar rapat koordinasi ini dapat menghasilkan strategi konkret untuk memperkuat sektor birokrasi informasi dan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN), yang akan menjadi acuan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efisien, bersih, dan transparan.
Dalam acara yang dihadiri oleh para kepala badan kepegawaian daerah, biro organisasi, dan SDM se-Kalimantan, Paman Birin juga membagikan capaian Pemprov Kalsel dalam reformasi birokrasi, termasuk pencapaian Indeks Tata Kelola Pemerintahan tertinggi di Indonesia pada tahun 2023, nilai kategori A untuk Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, pengendalian inflasi terendah di regional Kalimantan, Indeks BerAKHLAK tertinggi pada tahun 2023, dan angka kemiskinan terendah kedua se-Indonesia.
Galuh Tantri Narindra, Kepala Biro Organisasi, menyampaikan bahwa rapat ini juga bertujuan untuk menemukan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi dalam bidang organisasi dan kepegawaian di Kalimantan. Diskusi telah dilakukan mengenai isu tenaga Non-ASN, rekrutmen CASN, pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dan implementasi reformasi birokrasi yang efektif.
Kepala BKD Provinsi Kalsel, Dinansyah, menyatakan harapannya untuk mendapatkan masukan dari peserta dari berbagai regional di Kalimantan dan para narasumber, guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi BKD Kalsel.
Narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan ini termasuk Pelaksana Harian Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Dirjen Otda, Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan dari Kemendagri, Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, dan Kepala Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan di regional Kalimantan dan memajukan pembangunan di wilayah tersebut.
