Headline9.com, MARTAPURA – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banjar, Yasna Khairina, mengakui tidak mengetahui besaran anggaran yang dialokasikan untuk penanganan stunting di 25 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat.
Pernyataan ini disampaikannya setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi II dan IV DPRD Kabupaten Banjar pada Rabu (19/6/2024).
Yasna menjelaskan, anggaran penanganan stunting berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, penyaluran dana dilakukan langsung ke rekening Puskesmas, bukan melalui Dinkes Kabupaten Banjar.
Terkait mekanisme dan persyaratan agar 25 Puskesmas dapat menerima alokasi APBN secara keseluruhan, Yasna mengaku tidak memiliki informasi lebih lanjut. Dia juga menyatakan bahwa total anggaran harus dijumlahkan terlebih dahulu.
Meskipun tidak mengetahui besaran anggaran dan mekanisme penanganan stunting yang diterima Puskesmas, Yasna dapat menyebut wilayah-wilayah di Kabupaten Banjar dengan angka stunting tertinggi. Kecamatan Paramasan dan Aluhaluh menjadi wilayah yang perlu perhatian khusus. Sementara prevalensi stunting di kecamatan lain masih bervariasi dan disesuaikan dengan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI).
Berdasarkan penelusuran data dari BPKPAD Kabupaten Banjar melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kemendagri RI, total anggaran untuk penanganan stunting mencapai lebih dari Rp118 miliar. Namun, alokasi yang diperuntukkan bagi semua Puskesmas hanya mencapai Rp16,3 miliar. Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar juga menerima DAK Non Fisik sebesar Rp95,4 miliar, dengan sebagian besar dana (Rp91,6 miliar) untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat.
Jika seluruh penggunaan dana dihitung, termasuk oleh Dinas Kesehatan dan 25 Puskesmas di Kabupaten Banjar, totalnya mencapai lebih dari Rp111,63 miliar.
Program penanganan stunting mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan pelayanan ibu hamil, kesehatan ibu dan anak, reproduksi, Bimtek dan Supervisi UKMB, serta pelayanan kesehatan gizi masyarakat.
Sebelumnya, Dinkes Kabupaten Banjar merupakan penerima anggaran terbesar di antara instansi lain di lingkungan Pemkab Banjar, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas PUPRP, Dinas PMD, RSUD Ratu Zalecha Martapura, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP), serta Dinas Sosial (Dinsos) P3AP2KB Kabupaten Banjar.
Reporter: Riswan Surya
Editor: Nashrullah
