Headline9.com, BANJARBARU – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) di DPRD Kota Banjarbaru menegaskan pentingnya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dengan mengacu pada empat isu strategis lokal.
Menurut juru bicara Fraksi Golkar Banjarbaru, Liana, keempat isu tersebut merupakan permasalahan publik yang harus menjadi fokus dalam setiap poin penyusunan Raperda tersebut.
“Pertama, kita perhatikan bidang perekonomian. Perubahan struktur ekonomi dari komoditas ke investasi di Kota Banjarbaru harus dioptimalkan. Ini akan meningkatkan nilai dan daya saing perekonomian kota,” ujarnya.
Isu strategis kedua adalah lingkungan hidup. Liana menyoroti peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada produksi sampah. “Kita harus memastikan bahwa kebijakan pemerintah untuk tahun 2030 mengenai pengelolaan sampah sudah terlaksana dengan baik melalui TPS3R dan PDU,” katanya.
Kemudian, isu strategis ketiga adalah transportasi atau lalu lintas jalan. “Dengan peningkatan jumlah penduduk, mobilisasi penduduk di Kota Banjarbaru harus diantisipasi agar tidak terjadi kemacetan, terutama di Jalan Ahmad Yani dan Bundaran Simpang Empat,” tambahnya.
Terakhir, isu strategis yang perlu ditindaklanjuti adalah kepastian hukum terkait kepemilikan tanah/lahan di Kota Banjarbaru. “Masalah tumpang tindih status kepemilikan lahan harus segera diselesaikan untuk mendukung investasi dan pembangunan yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Fraksi Golkar menegaskan bahwa penyusunan RPJPD harus mempertimbangkan dengan serius keempat isu strategis ini untuk memastikan pembangunan Kota Banjarbaru menuju arah yang lebih baik, maju, dan sejahtera bagi masyarakat.
