Headline9.com, MARTAPURA – Pasca enam bulan menunggak pembayaran, gaji tenaga pengajar berstatus honorer SDN Madurejo 2, Sambung Makumur, Kabupaten Banjar, akhirnya dipenuhi.
Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Banjar, Tisnohadi Harimurti, menyampaikan, hal ini disebabkan karena proses ataupun mekanisme pertanggungjawaban (SPJ) untuk pembayaran gaji Non PNS dari sekolah tersebut terjadi keterlambatan.
“Memang kan SPJ-an selanjutnya harus menyesuaikan dengan periode sebelumnya,” beber dia, kepada awak media, Jumat (12/7/2024) kemarin.
Ditambah, keberadaan bendahara yang mengelola anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengundurkan diri. Sehingga, hal tersebut juga menjadi pemicu molornya gaji mereka.
“Artinya peran dari bendahara BOS ini kan sangat diperlukan baik itu pertanggungjawaban dan sebagainya itu kan penting sekali,” katanya.
Pada akhirnya, tutur Tisnohadi, masalah tersebut telah dituntaskan berbarengan juga dimilikinya bendahara baru di SDN Madurejo 2. “Semuanya sudah dicairkan dan diharapkan ke depan tidak ada keterlambatan lagi proses pertanggungjawaban penggunaan dana BOS ataupun kejadian seperti ini. Yang jelas, jangan ada lagi miskomunikasi baik guru dan kepsek,” papar dia.
Berkaitan adanya dugaan pembatasan informasi yang diberitakan sebelumnya untuk penerimaan formasi guru PPPK, ia juga mengungkapkan, bahwa kepsek juga sudah menyampaikan secara lisan. Hanya saja, terjadi miskomunikasi dengan guru honorer.
“Berbagai keterbukaan informasi sudah kami sebarluaskan melalui luar jaringan (luring) ataupun dalam jaringan (daring) tapi setidaknya kita harapkan komunikasi dengan guru terjalin,” imbuhnya.
Meluruskan kejadian ini, Kabid SD Disdik Kabupaten Banjar, Darmina Budiyanti, juga sudah mendatangi sekolah tersebut guna klarifikasi. “Jadi, kami mengharapkan agar kepala sekolah (kepsek) dan guru-guru SDN Madurejo 2 jalinan komunikasinya bisa berjalan lancar dan memang keharusan fungsi kepala sekolah kan termasuk membina atau sebagainya terkait informasi pendidikan,” tukasnya.
Diketahui, molornya pembayaran tersebut juga sampai terdengar ke telinga anggota legislatif di Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar melalui surat kaleng yang diterima pihaknya pada Juli 2024 kemarin.
Reporter : Riswan Surya
Editor : Nashrullah
