Headline9.com, MARTAPURA – Pasca Komisi III DPRD Kabupaten Banjar berikan lampu hijau soal kewenangan penuh Dinas Perhubungan (Dishub) setempat dalam pengelolaan parkir berujung tuai pro dan kontra.
Salah satunya dari pihak Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Bauntung Batuah yang merupakan perusahaan plat merah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang turut mengelola kantong parkir dibeberapa pasar di Kabupaten Banjar.
Direktur Perumda Pasar Bauntung Batuah, Rusdiansyah mengatakan, justru PAD yang sebelumnya diklaim tercapai karena telah ditopang pungutan parkir, jelas akan turun apabila pengelolaan parkir dialihkan penuh ke Dishub Banjar. Padahal kontribusi pendapatan yang dihasilkan saat ini diketahui meningkat dan sudah tercapai Rp921 juta dari target yang ditetapkan Rp800 juta.
“Kalau dipindahkan, yang jelas pendapatan kita akan turun. Termasuk kondisi pegawai kita tentu akan jadi masalah selain itu para pemegang kontrak juga terdampak. Harus dipertimbangkan masak-masak, sedangkan areal (lahannya) itu milik PD Pasar apabila dikelola berbeda, ya berpengaruh terhadap PAD kita,” katanya, Jumat (1/11/2024).
Rusdi menilai jika pengelolaan parkir diambil alih penuh Dishub otomatis sumbangan PAD berkurang. Dampak lainnya, menurut dia, adalah perampingan karyawan.
“Selama ini kan pendapatan parkir turut berkontribusi membantu keuangan perusahaan salah satunya gaji karyawan. Jika terjadi seperti itu, pemangkasan terjadi dan pengangguran di Kabupaten Banjar akan bertambah,” ucap dia.
Berbeda dengan Perumda Pasar Bauntung Batuah. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar justru menyetujui jika kewenangan parkir dikelola satu instansi yakni Dinas Perhubungan (Dishub).
Pihak legislatif juga bakal menggodok Raperda pengelolaan perhubungan, detailnya pengelolaan pajak dan retribusi parkir. Tak ingin ketinggalan momen, Komisi II juga akan melakukan penyegaran atas tindak lanjuti hasil rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) mengenai pengelolaan parkir.
“Memang ada wacana mengani hal tersebut mengenai pengelolaan parkir oleh Dishub dan nanti akan kita dalami bersama pihak legislatif. Yang jelas, kita ikuti saja apakah nanti lewat pansus lagi atau dibahas melalui komisi, mudahan-mudahan secara teknis dapat kita detailkan guna meningkatkan kontribusi ke daerah,” kata Kepala BPKPAD Kabupaten Banjar, Achmad Dzulyadaini.
Berdasarkan capaian pada komponen pajak parkir, Dzulyadaini membeberkan per 27 Oktober sudah terealisasi sekitar Rp700 juta. “Pajak parkir yang kita kelola adalah lokasinya diretail modern dan ditargetkan sebesar Rp750 juta makanya disisa waktu dua bulan ini kita optimis mampu mengejar dan memenuhi target,” bebernya.
Lantas, dasar apa hingga Komisi III inginkan Dishub yang kelola parkir secara penuh?
Sebelumnya Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Banjar, H Abdul Razak sempat menyinggung hingga detik ini Perumda Pasar Bauntung Batuah belum sama sekali menyerahkan pengelolaan parkir ke Dishub.
Dasar Komisi III mengamini Dishub Kabupaten Banjar untuk bisa mengelola penuh parkir, lantaran menindak lanjuti hasil rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD.
“Kita akan dorong terus agar diserahkan ke Dishub Banjar. Sehingga secara pengelolaan lebih maksimal, bahkan hingga hari ini belum ada tindak lanjut terkait pengelolaan parkir dari PD Pasar,” kata mantan Camat Gambut yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar tersebut.
Reporter: Riswan Surya | Editor: Nashrullah
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.