Headline9.com, MARTAPURA – APBD Kabupaten Banjar defisit sebesar Rp260 miliar. Perjalanan dinas (perjadin) 45 legislatif terancam dipangkas.
Diduga dampak tersebut disebabkan pasca pemerintah pusat melalui Surat Edaran Menteri Keuangan RI nomor S-1023/MK.02/2024 pada 7 November 2024 yang memutuskan kebijakan untuk memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar 50%.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora, mengatakan pihaknya sudah berupaya menyakinkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Banjar agar mampu mencarikan solusi atas masalah ini. Tak dipungkiri, bahwa ini juga merupakan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto mengenai adanya pemangkasan alokasi perjadin.
“Kita berusaha semaksimal mungkin supaya ada kesamaan persepsi terhadap program-program dari SKPD yang jadi skala prioritas. Makanya kita memercayakan TAPD melakukan pembagian rencana biaya belanja daerah dan belanja operasional yang seyogianya tidak mengganggu program kegiatan SKPD yang sudah berjalan selama ini,” paparnya.
Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan TAPD, dirinya mengungkapkan PAD yang dihasilkan Pemkab Banjar sebesar Rp320 miliar. Sementara, alokasi yang dikeluarkan melebihi dari pemasukan alias defisit. Hal ini yang justru membuat program SKPD seluruhnya tidak bisa diakomodir.
“Memang masing-masing SKPD di Pemkab Banjar telah mengajukan program prioritas tapi masalahnya tidak bisa diakomodir semuanya kan itu menjadi problem kita,” ucapnya.
Belum lagi, kata dia, dana transfer pusat, bagi hasil Mineral dan Batu Bara (Minerba) dan transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima mereka juga ikut-ikutan turun. “Ini yang mengakibatkan defisit menjadi Rp260 miliar yang mana kita dana transfer dari pusat hanya kita terima sekitar Rp80 miliar, Minerba Rp46 miliar dan tranafer DAK hanya Rp40 miliar. Hal ini masih akan menjadi pembahasan kita di dewan dan pemda,” katanya.
Tambah politisi dari fraksi Partai Gerindra, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar juga bakal mengalokasikan puluhan miliar untuk program makan gratis.
“Memang kita wajib mengalokasikan makan gratis dari APBD Rp10 miliar. Tapi kita masih otak-atik dulu ya karena programnya ini terbilang baru dari pak Presiden Prabowo,” kata dia.
Ketika ditanya apakah seluruh anggota Badan Anggaran (Bangar) setuju adanya pemangkasan yang berdampak terhadap perjadin? Irwan menyampaikan siap.
“Kalau Perjadin setiap bulan itu kan dulunya delapan kali dan sekarang menjadi lima kali, kalau toh dipangkas berarti cuma dua kali saja dan kawan-kawan di Banggar siap-siap saja, tetapi bagi saya kalaupun tidak ada ya tidak jadi masalah. Namun, saya menyarankan ada program lain yang bisa menyentuh langsung kepada konstituen untuk menggantikan perjadin tadi, minimal sebulan sekali. Biar bagaimana pun kita wakil rakyat pasti janjinya ditagih,” tukasnya.
Reporter: Riswan Surya | Editor: Nashrullah
