Kaleidoskop Kabupaten Banjar: Pengelolaan Keuangan dan Pelayanan Publik Unggul

headline9.com, MARTAPURA – di Januari 2024, Kabupaten Banjar mendapatkan beberapa penghargawan, diantaranya:

Kabupaten Banjar Terima Penghargaan LHP dari BPK Perwakilan Kalsel

Pada Jumat (5/1/2024), Pemerintah Kabupaten Banjar menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Semester II Tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Penyerahan LHP ini dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalsel, Banjarbaru, oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalsel, Rahmadi, kepada Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi. Wakil Bupati Banjar didampingi oleh Wakil Ketua III DPRD Banjar, Akhmad Zacky Hafizie, dalam acara tersebut.

Upaya Pemerintah Kabupaten Banjar dalam Pengelolaan Keuangan
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalsel, Rahmadi, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkab Banjar, telah melaksanakan berbagai upaya dalam pengelolaan keuangan dan pemerintahan.

Rahmadi menyoroti beberapa keberhasilan yang dicapai oleh Pemkab Banjar, meskipun masih ada beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan pengembangan kawasan perkotaan dan pembangunan kawasan perdesaan.

Kabupaten Banjar Raih Penghargaan dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2023

Pada Rabu (17/1/2024), Pemerintah Kabupaten Banjar, diwakili oleh Wakil Bupati Habib Idrus Al Habsyi, menerima penghargaan atas hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan. Acara yang berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, ini mengapresiasi instansi-instansi yang berhasil memenuhi standar tinggi dalam memberikan pelayanan publik.

Penghargaan untuk Pemerintah Kabupaten Banjar
Kabupaten Banjar memperoleh penghargaan dengan nilai 90,96, yang

menempatkannya dalam Kategori A Zona Hijau dengan predikat “Kualitas Tertinggi Pelayanan Publik”. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas upaya Pemerintah Kabupaten Banjar dalam memenuhi standar pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengungkapkan bahwa piagam penghargaan ini adalah hasil dari penilaian kepatuhan yang melibatkan empat dimensi penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Keempat dimensi tersebut adalah:
• Dimensi Input: Penilaian terhadap kompetensi pelaksana dan pemenuhan sarana prasarana pelayanan.
• Dimensi Proses: Evaluasi terhadap standar pelayanan yang diterapkan.
• Dimensi Output: Penilaian terhadap persepsi maladministrasi.
• Dimensi Pengaduan: Pengelolaan pengaduan masyarakat.

Puskesmas dan Instansi Pemerintah Lainnya di Kabupaten Banjar Juga Mendapat Penghargaan

Selain Pemerintah Kabupaten Banjar, sejumlah instansi pelayanan publik di Kabupaten Banjar juga meraih penghargaan berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2023. Beberapa instansi yang mendapat nilai tinggi antara lain:
• Puskesmas Martapura Timur: Nilai 88,41
• Puskesmas Martapura 1: Nilai 90,19
• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: Nilai 90,94
• Dinas Pendidikan: Nilai 92,86
• Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu: Nilai 92,89

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah penyelenggara layanan yang berhasil mencapai zona hijau pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik di instansi pemerintahan yang ada.

Kolaborasi antar instansi pemerintah serta peran serta aktif masyarakat dalam mempercepat tercapainya pelayanan publik yang berkualitas. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sangat bernilai dalam meningkatkan kepercayaan publik, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam pembangunan.

Penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Banjar dan instansi-instansi terkait dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2023 menunjukkan komitmen dan upaya keras dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.