Headline9.com, BANJARBARU – Embung dan bangunan di kawasan Kebun Raya Banua diharapkan sesegeranya menjadi bagian aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Hingga kini kepemilikan embung dan beberapa bangunan lainnya tercatat sebagai aset dari Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU). Sementara, Kebun Raya Banua tak bisa melakukan pengembangan dan peningkatan jika status asetnya belum ada penyerahan atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel.
Hal ini menindak lanjuti hasil monitoring Komisi III DPRD Kalsel yang menginginkan embung Kebun Raya Banua dan bangunan yang sudah ada bisa disulap untuk menarik perhatian, supaya ketertarikan pengunjung mampu memikat keberlangsungan wisata ini.
Plt Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kalsel, Husnul Hatimah, mengungkapkan hal itu memang menjadi keinginan besar dari mereka agar aset tersebut bisa dilakukan penyerah terimaan. Ketika Embung Kebun Raya Banua dan begitu pula bangunan dihibahkan, tentu target yang diinginkan bisa dicapai.
“Harapan kita bisa menambah fasilitas yang ada di Kebun Raya Banua agar bisa dikelola lebih baik lagi. Kalau tidak dihibahkan, tentu kita akan sulit untuk melaksanakan hal tersebut. Tapi, ketika dikembangkan maka embung dan gedung ini juga akan menjadi daya tarik tersendiri jika asetnya telah dihibahkan ke Pemprov Kalsel. Sehingga, kita lebih mudah lagi melakukan pengembangan dan peningkatan sarana prasarananya,” ujarnya, usai mendampingi Komisi III DPRD Kalsel melaksanakan monitoring di Kebun Raya Banua, Rabu (12/2/2025) petang.
Lokasi yang sama, Plt Kepala Kebun Raya Banua, Firmansyah, mengatakan, adanya monitoring Komisi III DPRD Kalsel tentu harapan besar utama mereka adalah agar aset-aset milik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sesegeranya bisa dihibahkan kepada Pemprov Kalsel.
“Kami berharap Komisi III DPRD Provinsi Kalsel bisa membantu dan mendukung agar setidaknya proses hibah embung dan bangunan lainnya dari kementerian kepada Kebun Raya Banua bisa dilakukan secepatnya,” harap dia.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, bakal mencoba mengakomodir perihal keinginan dari Kebun Raya Banua.
“Semuanya memang butuh proses dan harus sesuai prosedur. Tapi, kita coba usahakan yang mana memang porsinya di Kebun Raya Banua kita akan upayakan. Makanya mekanisme prosedurnya bakal dicari dulu apa saja yang sebenarnya jadi kendala,” katanya.
Untuk itu, dirinya bakal mengagendakan dengan mitranya di Komisi III Kalsel.“Pasti, kita akan laksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) satu per satu dengan dinas terkait pasca tindak lanjut kita di lapangan yang memang fungsi dan tugas legislatif sebagai pengawasan. Termasuk mitra kami di Dinas PUPR Kalsel,” tutupnya.
Diketahui, total luas lahan Kebun Raya Banua kurang lebih mencapai 500 hektare terdiri dari 400 hektare untuk kawasan perkantoran. Sementara, 100 hektarenya sebagai lokasi wisata sekaligus wahana edukasi penelitian yang terdapat embung dan bangunan milik pemerintah pusat di Kebun Raya Banua.
Reporter: Riswan Surya | Editor: Nashrullah
