Headline9.com, BATULICIN – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) guna memperkuat layanan publik yang ramah anak. Kegiatan ini berlangsung di Gedung TP PKK Tanah Bumbu dan diikuti 80 peserta dari 27 instansi dan lembaga terkait.
Pelatihan bertema “Penguatan Peran Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Konvensi Hak Anak untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Ramah Anak” ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia dalam penerapan prinsip KHA di berbagai sektor pelayanan.
Kepala DP3AP2KB Tanah Bumbu melalui Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PGUPPPA) Nurliana mengatakan, pelatihan ini merupakan langkah nyata untuk memastikan kebijakan layanan publik berpihak pada kepentingan terbaik anak.
“Pelatihan ini sangat relevan untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang ramah anak. Harapannya, dengan peningkatan kapasitas SDM di berbagai sektor, implementasi hak-hak anak dapat berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi tumbuh kembang anak di Tanah Bumbu,” jelas Nurliana.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA), Andrian Anwary, dalam pemaparannya menegaskan pentingnya integrasi prinsip KHA dalam kebijakan dan praktik layanan publik. Ia menekankan bahwa setiap layanan, mulai dari pendidikan hingga perlindungan anak, harus mengutamakan kepentingan terbaik anak.
Pelatihan ini juga diisi dengan diskusi kelompok untuk membahas tantangan dalam penerapan KHA di masing-masing instansi. Diskusi tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret untuk mendukung implementasi hak anak di Tanah Bumbu.
Salah satu peserta, Muhammad Rais Wildan dari UPTD PPA Tanah Bumbu, menilai pelatihan ini sangat bermanfaat.
“Pelatihan ini memberi wawasan baru tentang bagaimana kebijakan kami bisa lebih berpihak pada anak. Kami kini memiliki panduan yang jelas dalam merancang kebijakan inklusif dan ramah anak,” ujar Wildan.
Kegiatan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan dan program yang dapat meningkatkan pemenuhan hak anak di Tanah Bumbu. Selain itu, pelatihan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarinstansi guna mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA) di daerah tersebut.
