Headline9.com, MARTAPURA – Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar akui tak maksimal laksanakan sosialisasi pencegahan penyakit diare dan muntah berak (muntaber). Rabu (5/3/2025).
Akibat tak maksimalnya sosialisasi tersebut ke masyarakat mengakibatkan tiga balita meninggal dunnia. Sejak Januari hingga Februari 2025, tercatat ada puluhan balita telah terserang penyakit diare dan muntaber.
Data RSUD Ratu Zalecha Martapura mencatat ada 95 balita yang dirawat. Di antaranya Januari lalu, 45 balita rawat inap, 9 balita melaksanakan rawat jalan, 1 balita dinyatakan meninggal dunia. Pada Februari 2025, kasus diare dan muntaber ada 31 balita menjalani rawat inap, 7 balita rawat jalan dan 2 meninggal.
Adanya tingkat kematian terhadap penyakit muntaber ini, Dinkes juga mendapat kritikan dari Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, Ahmad Fauzan. Menurut dia, kurangnya sosialisasi penyakit ini jangan sampai ada lagi korban yang direnggut nyawanya. Terlebih rendahnya imunisasi juga tak luput menjadi sorotan politisi Fraksi Golkar itu.
Gegara anggaran dipangkas karena efesiensi, Fauzan menyebut jangan jadi pembiaran. Termasuk kurangnya SDM, juga jangan sampai menjadi alasan klasik untuk tidak memberikan layanan maksimal ke masyarakat di Kabupaten Banjar, apalagi di wilayah perkotaan. Kasus kematian yang terjadi cukup fatal, lantaran berada di Martapura dan Astambul.
Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Banjar, Marzuki, mengungkapkan, persoalan tak maksimalnya kinerja pelayanan Dinkes khususnya di Pusat Layanan Masyarakat (Puskesmas) disebabkan karena anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) non fisik tak lagi dikucurkan sejak tahun 2023.
“Sejak dua tahun terakhir, kami memiliki anggaran tersendiri dari Puskesmas bersumber dari BOK. Biaya operasionalnya Rp75 ribu per orang, apabila melakukan pertemuan kelompok itu ada tambahan sekitar Rp15 ribu sampai Rp35 ribu. Nah, dengan adanya ini mereka lebih fleksibel dalam melakukan penyuluhan kesehatan ke masyarakat,” bebernya.
Disinggung soal SDM, dirinya menegaskan, petugas kesehatan (nakes) cukup. “Sebenarnya cukup, karena kita tidak hanya memiliki nakes promosi kesehatan saja bisa diterjunkan. Melainkan nakes lainnya bisa kita berdayakan sebagai penyuluh kesehatan,” ucapnya.
Sejak anggaran ini disetop, kegiatan penyuluhan kesehatan terkait penyakit diare dan muntaber lebih disisipkan atau bergantung pada program dari pemerintah pusat. Baik itu stunting (kasus kekerdilan) dan Tuberkolosis (TBC). “Kalau di dalamnya tidak diikut sertakan dalam materi penyuluhan tentu pencegahan penyakit diare dan muntaber tak dapat optimal,” katanya.
Disisi lain, dirinya juga menyayangkan bahwa Puskesmas telah memberikan buku panduan kesehatan. Namun, diungkapkannya, masyarakat masih saja minim literasi. “Yang jelas telah memuat upaya pencegahan dan penanganan penyakit diare. Tapi tidak dipelajari dan dibaca, hal ini juga kurangnya memberikan bimbingan kepada mereka,” tuturnya.
Terkait kritikan dari Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, ia berharap, penambahan anggaran khusus penyuluhan diare dan muntaber bisa dialokasikan lewat sumber lain guna meningkatkan layanan kesehatan ditengah penerapan efisiensi anggaran.
“Kami siap menyusun anggaran ulang khusus penyuluhan ketika Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar sudah komitmen. Kendati kami belum tahu berapa estimasi yang harus dianggarkan untuk kebutuhan ini,” pungkasnya.
Diketahui, Dinkes Kabupaten Banjar mengklaim, tahun ini tak ada lonjakan kasus diare dan muntaber, melainkan kasus kematian yang melonjak. Disebabkan karena tak ada sosialisasi secara intens ke masyarakat.
Reporter: Riswan Surya | Editor: Nashrullah
