Headline9.com, MARTAPURA – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora, bantah pungutan Rp600 ribu tiap bulannya disiapkan untuk setoran Aparat Penegak Hukum (APH). Uang tersebut diduga digunakan sebagai jaminan untuk anggota legislatif yang bermasalah agar terbebas dari upaya jeratan hukum.
“Ini hanya kesalahpahaman saja. Tidak benar dan tidak ada (untuk APH). Uang itu digunakan untuk kawan-kawan yang misalnya ada hajat atau saat kondisi sedang berdukacita, kita siap urunan membantu,” katanya, kepada awak media, Selasa (24/6/2025).
Politisi Gerindra tersebut tak menampik kalau Rp600 ribu itu harus disetorkan anggota legislatif. Namun, uang itu bukan merupakan pungutan liar (pungli) tapi lebih kepada uang urunan sukarela. “Kita akui terkait pungutan itu ada, tapi tidak setiap bulan dan itu bukan pungli. Ada 45 orang anggota DPRD Kabupaten Banjar yang mempunyai hajat, meski kita berbeda warna tapi tujuan sama, yakni untuk memberikan kesejahteraan pelayanan kepada masyarakat yang bersinergi dengan stakeholder terkait. Misalnya, wartawan kalau mau minta bantu untuk biaya nikah kita siap bantu,” katanya.
“Ini hanya miskomunikasi saja. Saya juga sudah memenuhi panggilan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar untuk sekaligus memberikan klarifikasi,” tambahnya.
Kabar adanya pertemuan internal dengan unsur pimpinan pada Senin (23/6/2025) malam, sekitar pukul 23.00 WITA, baik Ketua Komisi III H Abdul Razak, anggota Komisi IV M Norhusain, dan dirinya sebagai Wakil Ketua, di Gedung DPRD Kabupaten Banjar langsung membantah.
“Tadi malam? Tidak ada pertemuan internal, semuanya itu hanya kebetulan saja,” tutupnya dengan nada terkejut.
Reporter: Riswan Surya | Editor: Nashrullah
