Headline9.com, MARTAPURA – Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Banjar per Mei 2025 mencapai 12.752. Kondisi tersebut ternyata mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Bukannya mencapai, hasilnya tidak memenuhi standar alias dibawah rata-rata nasional yakni 74,41 dari 75,02.
Berdasarkan hasil data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan bahwa capain yang direalisasikan di tingkat provinsi justru berbanding terbalik. Di mana, rata-rata angka IPM tingkat Provinsi Kalimantan Selatan berada di atas target nasional yaitu 75,19.
Atas dasar tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar membentuk Tim Koordinasi Anak Tidak Sekolah (ATS) tingkat Kabupaten Banjar dengan sejumlah stakeholder terkait, di Aula Barakat Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Banjar, Kamis (26/6/2025), sebagai upaya menuntaskan permasalahan tersebut yang juga melibatkan unsur pihak kecamatan, kelurahan, dan pemerintah desa. Bahkan, hal tersebut merupakan tindak lanjut sebagai Rencana Aksi Daerah (RAD).
Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Banjar, H Mokhamad Hilman, mengungkapkan, data yang diperoleh itu merupakan hasil verifikasi dan validasi (verval) Data Peserta Didik yang statusnya Drop Out (DO) di Kabupaten Banjar. Merujuk data tersebut, tentu dampak besarnya adalah capaian IPM.
“Memang ATS angkanya sangat tinggi, dan itu juga berpengaruh terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) karena hal ini menjadi salah satu indikator capaian IPM di Kabupaten Banjar,” ungkapnya.
Berdasarkan data riil yang disampaikan Hilman, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Banjar hanya mencapai 7,95 tahun. Capain ini berada jauh dibawah angka provinsi dan nasional. RLS tingkat Provinsi tercapai di angka 8,24 tahun, sementara dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024 bahwa RLS penduduk Indonesia selama 9,22 tahun.
Hilman menyebut, apabila permasalahan itu dapat diatasi tentunya memicu peningkatan angka IPM. Namun, beberapa sajian data yang dapat dilihat terdapat penyimpangan (anomali) sehingga ada alasan dibentuknya Tim ATS. “Dari aplikasi Verbal DO terdapat by name by address dan itu ada tiga kategori untuk ATS berdasarkan aplikasi tadi. Oleh sebab itu, kita perlu kembali melakukan analisis, karena anak yang bersekolah bisa masuk dalam data ATS. Langkah awal, untuk dasarnya ya kita melakukan verval lagi sebagai bahan mengambil kebijakan dan strategi yang dihadapi,” paparnya.
Pasalnya, dia membeberkan, penyumbang terbanyak ATS adalah anak yang mengenyam di satuan pendidikan khusus keagamaan yang tak masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan EMIS (Education Management Information System) dan secara otomatis tercatat sebagai kategori tidak bersekolah.
“Kita perlu melakukan verval untuk membuktikan apakah data itu benar kalau belum? Harus dituntaskan betul-betul agar datanya fiks, ini kan sudah periode 25 Mei 2025 karena angkanya turun dari 12 ribu ATS tapi hanya terdata sekitar 10 ribu. Ini perlu difokuskan agar terarah,” kata Sekdakab Banjar, M Hilman.
Terkait itu, papar dia, Pemkab Banjar yang terbentuk dalam Tim Penanganan ATS tersebut harus melakukan pendekatan kepada lembaga yang tidak tercatat dalam data EMIS maupun Dapodik. Karena pemerintah telah mengatur dua sistem itu untuk standarisasi pendidikan.
“Sehingga mereka dapat melakukan penerapan pendidikan sesuai kurikulum melalui kesetaraan tadi. Termasuk adanya strategi, begitu pula untuk anak yang putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi. SKPD terkait terutama bidang ekonomi harus bergerak dengan menggandeng lembaga lain atau swasta, dibentuknya itu agar tim ATS lebih terarah dan sesuai Rancangan Aksi Daerah (RAD),” tutur dia.
Dirinya juga sedikit menyinggung agar dalam pelaksanaannya, Tim Koordinasi ATS harus benar-benar berpegang teguh pada Surat Al-Fatihah ayat 6 ‘Shiratal Mustaqim’. “Maksudnya lebih kepada jalan yang lurus, jangan sampai nantinya belok ke sana, belok ke sini pada akhirnya tak sampai ke tujuan. Jika itu tidak dipegang benar-benar maka jelas kegiatan serta pelaksanaannya tidak terarah,” pungkasnya.
Reporter: Riswan Surya | Editor: Nashrullah
