Headline9.com, MARTAPURA – Jatah pokok pikiran (pokir) tanpa koordinasi, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar, H Irwan Bora, blak-blakan sekaligus gusar lantaran adanya keterlibatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) yang diduga berani melakukan ‘permainan’.
Amarah politisi Partai Gerakan Indonesia (Gerindra) ini memuncak usai mengetahui bahwa proyek hasil aspirasi masyarakat yang diserap dalam kegiatan reses DPRD Kabupaten Banjar telah berproses lelang (tender) di Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) tanpa koordinasi. Hal ini dianggapnya sangat janggal, karena tidak ada melakukan koordinasi kepada pemilik pokir. Padahal koordinasi itu, tambah dia, gratis alias tanpa dipungut biaya apapun.
“Kita hanya ingin menanyakan aspirasi yang diperjuangkan kawan-kawan di DPRD, karena hal itu merupakan janji politik dalam pelaksanaan reses kepada konstituen. Selaku pengguna anggaran harusnya melakukan koordinasi bahwa aspirasi yang dititipkan kawan-kawan di DPRD akan diproses lelang atau akan dilakukan penunjukan langsung (PL). Jangan sampai tidak dikoordinasi ke pemilik pokir,” cetusnya, usai rakor membahas Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) terkait Perpres Nomor 46 Tahun 2025, Selasa, 15 Juli 2025.
Hal ini, ungkap Irwan, tak ada koordinasi dapat menimbulkan persoalan pelik hingga memicu keributan antara anggota DPRD Kabupaten Banjar yang berada satu daerah pemilihan (dapil). Ia selaku unsur pimpinan tak ingin mendiamkan hal tersebut. “Jangan sampai aspirasi kawan-kawan didiamkan. Aspirasi ini bentuk pencitraan anggota dewan terhadap konstituen untuk diperjuangkan. Pokir merupakan janji politik yang dilindungi Undang Undang (UU). Jika tidak terealisasi atau tiba-tiba terealisasi tanpa pemberitahuan, bisa disumpahi masyarakat kita. Apakah ada udang dibalik batu sehingga tidak dikoordinasikan,” ucapnya.
Menjadi masalah, Kepala DPRKPLH Kabupaten Banjar, Akhmad Bayhaqie dan Kabid Penyedia Perumahan Akhmad Rizkon, tak hadir dalam rapat koordinasi (rakor) dan hanya menghadirkan kepala seksi (Kasi).
“Saya berharap kadis dan kabid sebagai panglima dan punggawanya agar kooperatif dan hadir pada rakor yang diagendakan selanjutnya untuk menyamakan persepsi. Bukam maksud apa-apa, hanya ingin koordinasi supaya sesuatunya dimudahkan dan berjalan lancar. Kalau ada yang merasa rugi gegara tak melakukan koordinasi melalui telepon, saya siap untuk ganti pulsanya,” tegasnya.
Nada tegas, dia minta agar Bupati Banjar H Saidi Mansyur mengevaluasi tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ketika perkara komunikasi bermasalah. “Eksekutif dan legislatif harusnya bersinergi dan komunikasi sangat penting, kalau miskomunikasi bahkan tidak harmonis harus perlu dievaluasi. Koordinasi, ketika tidak muncul kecurigaan ada ‘main-main’ tapi baru dugaan. Karena posisinya kadis dan kabid kan tak hadir saat rakor,” tegas Koordinator Komisi II dan III DPRD Kabupaten Banjar.
Terpisah, Kepala DPRKPLH Kabupaten Banjar, Akhmad Bayhaqie, saat dikonfirmasi, Rabu (16/7/2025) siang, membantah ketidakhadirannya itu. Alasannya tak hadir karena wajib mengikuti diklatpim Eselon II (PKN).
“Kemarin ketidakhadiran saya karena wajib mengikuti diklatpim terhitung sejak 4 Maret – 31 Juli 2025 oleh Lembaga Administrasi Nasional (LAN) RI dan Bupati Banjar juga sudah mengetahui serta menyetujui dengan dikeluarkannya surat tugas,” ungkap Akhmad Bayhaqie.
Perkara sempat dituding ‘main-main’ Pokir DPRD, Bayhaqie, langsung merespon dan mengatakan bahwa seluruh pokir milik anggota legislatif yang ada di DPRKPLH sudah diakomodir. Bahkan, pokir itu telah diproses Unit Layanan Pengadaan (ULP). “Kita tidak main-main, siapa yang bermain? Justru seluruh pokir legislatif kita akomodir semua dan sedang diproses,” sahutnya.
Tak sampai disitu, Kabid Penyedia Perumahan DPRKPLH Kabupaten Banjar, Akhmad Rizkon, juga turut membantah tudingan itu.
“Kemarin saya izin tidak masuk kantor karena benar-benar ada urusan keluarga. Mengenai agenda pembahasan agenda Pengadaan Barang dan Jasa (PJB) terkait Perpres Nomor 46 Tahun 2025, kebetulan sudah disposisikan ke kepala seksi dan sudah disampaikan kawan-kawan ke unsur pimpinan,” singkat Akhmad Rizkon.
Reporter: Riswan Surya | Editor: Nashrullah
