headline9.com, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Tapin menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” sebagai upaya memperkuat tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan berlangsung di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Senin (4/8/2025), dihadiri puluhan aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di bidang akuntansi dan pelaporan.
Wakil Bupati Tapin H Juanda membuka secara resmi kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa laporan keuangan bukan sekadar rangkaian angka, tetapi cerminan transparansi dan tanggung jawab pemerintah daerah. “Ini bukan hanya soal angka. Ini tentang akuntabilitas. Laporan keuangan harus bisa dipahami, relevan, andal, dan bisa dibandingkan,” ujarnya.
Menurut H Juanda, tantangan utama dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terletak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dalam sistem akuntansi, dan penguatan pengendalian internal. Ia menyebut FGD ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kompetensi aparatur. “Saya apresiasi narasumber dari STAN Jakarta yang bersedia berbagi ilmu dan pengalaman,” tambahnya.
FGD ini diikuti pejabat dan staf dari berbagai perangkat daerah, termasuk kasubag keuangan, verifikator, dan bendahara pengeluaran. Peserta mendapatkan materi terkait ketepatan waktu penyusunan laporan, kelengkapan data, akurasi informasi, serta pentingnya komitmen kolektif dalam menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Tapin Haris Fadhillah menyampaikan bahwa laporan keuangan memiliki fungsi strategis sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas penggunaan anggaran. “Laporan keuangan harus berkualitas. Ini sudah diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,” jelasnya.
Haris mengakui, meski capaian pengelolaan keuangan daerah Tapin terus membaik, masih terdapat beberapa catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang perlu diperhatikan. Temuan tersebut menjadi evaluasi agar ke depan tidak terulang. “FGD ini jadi ruang belajar bersama agar kita bisa menekan potensi penyimpangan dan memperkuat tata kelola,” tegasnya.
Selain pemaparan materi, FGD ini juga diisi sesi diskusi interaktif antara peserta dan narasumber. Berbagai persoalan teknis, seperti kendala penginputan data, kesesuaian format laporan, hingga optimalisasi aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), menjadi topik yang dibahas secara mendalam.
Pemkab Tapin menargetkan kualitas LKPD terus meningkat setiap tahun, dengan harapan mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih sebelumnya. Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan forum diskusi seperti ini menjadi bagian dari strategi besar dalam penguatan tata kelola keuangan daerah.
Kegiatan ini juga menjadi wadah membangun sinergi antarperangkat daerah, sehingga setiap unit kerja memiliki pemahaman yang sama terkait standar dan prosedur pelaporan. Dengan demikian, proses penyusunan laporan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga benar-benar mencerminkan kondisi keuangan daerah secara transparan.
Pemkab Tapin berkomitmen menjadikan akuntabilitas sebagai budaya kerja. Melalui pengelolaan keuangan yang transparan, tepat waktu, dan sesuai standar akuntansi, pemerintah daerah berharap dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
