Headline9.com, MARTAPURA – Kabupaten Banjar genap berusia 75 tahun, hanya terpaut lima tahun dari HUT ke-80 Kemerdekaan RI yang dirayakan Agustus 2025 ini. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar sudah menyiapkan pesta besar: panggung megah di RTH Alun-alun Ratu Zalecha, deretan agenda meriah, dan tentu saja—janji kemajuan. Semua serba gemerlap, setidaknya untuk beberapa hari.
Sayangnya, di balik sorak-sorai dan foto-foto seremonial, ada kenyataan yang tak ikut naik panggung: pendidikan di ‘Bumi Serambi Mekkah’ sedang sakit parah. Data di laman Satu Data Kabupaten Banjar (http://satudata.banjarkab.go.id) mencatat, tahun (2025) ini 37 anak SD tak menuntaskan sekolahnya, dengan kasus tertinggi di Kecamatan Pengaron (9 anak). Untuk jenjang SMP, ada 28 anak putus sekolah—melonjak dari 8 anak pada 2024, 20 anak pada 2023, dan 11 anak pada 2022. Sebuah tren yang, entah mengapa, tampaknya dianggap “biasa saja”.
Yang lebih memukul, itu hanya puncak gunung es. Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, per Mei 2025, ada 12.762 anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Banjar. Ya, 12 ribu lebih—dan prestasi ini menempatkan Banjar di posisi teratas se-Kalimantan Selatan.
“Faktor ekonomi jadi alasan terbanyak. Anak-anak harus bekerja. Ada juga yang sekolah di lembaga nonformal seperti pondok pesantren yang tak menyelenggarakan pendidikan kesetaraan,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Tisnohadi Harimurti, Selasa (12/8/2025).
Pemkab Banjar mengaku telah melakukan verifikasi satu per satu nama dan alamat. Saking “efektifnya”, proses ini sampai butuh bantuan aparat kepolisian di tiap kecamatan.
“Kadang warga cuma tahu nama orang tuanya. Untung ada Bhabinkamtibmas,” ujar Tisnohadi.
Dari verifikasi itu, angka ATS katanya menurun: 12.762 anak (Mei) menjadi 10.833 anak (Juni), lalu 7.534 anak (12 Agustus). Turun? Ya. Tapi tetap ribuan.
Menariknya, data ini bahkan di luar Data Pokok Pendidikan (Dapodik) milik Dinas Pendidikan Banjar, karena sumbernya dari Disdukcapil yang berada di bawah kendali pemerintah pusat. Pemkab Banjar punya program bernama “Tuntas Banjar” untuk mengatasi masalah ini. Nama yang manis, hasil yang… ya, silakan lihat sendiri.
Dengan realitas seperti ini, visi Bupati Saidi Mansyur dan Wakil Bupati Said Idrus Al Habsyi untuk “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Maju Mandiri Agamis (Manis)” terdengar seperti iklan yang lupa dicek fakta. Bagaimana mau maju dan mandiri kalau ribuan anak bahkan tak punya akses pendidikan dasar?
Panggung megah dan perayaan besar mungkin memang penting—setidaknya untuk foto di media sosial dan laporan tahunan. Tapi di luar cahaya lampu sorot, ribuan anak Kabupaten Banjar tumbuh tanpa bekal pendidikan memadai. Jika ini disebut kemajuan, maka entah apa arti kemunduran.
